Konflik Pertanahan (Kasus Perluasan Areal Tambang PT. Adaro Indonesia Di Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong)

ARBUANSYAH, Haryanto

2008 | Tesis | Politik dan Pemerintahan

Berita kerusakan lingkungan menjadi perbincangan dimedia sejak digeledahnya PT Kobatin diawal tahun 2007, menghadirkan pemberitaan mengenai kasus hukum yang menjerat pelaku pertambangan dan bermunculannya produk hukum dalam bentuk kebijakan untuk mengatasi keberadaan kerusakan lingkungan yang terjadi utamanya akibat pertambangan. Dua media massa yang ikut memberitakan yaitu SKH Bangka Pos dan Rakyat Pos, yang masing-masing mempunyai karakter yang berbeda. SKH Bangka Pos dan Rakyat Pos sebagai media lokal mempunyai banyak kesamaan dikarenakan lingkup pemberitaan yang lokal, sehingga berita yang dihadirkan hampir sama. Namun tetap dengan ciri khas pemberitaan masing-masing. SKH Bangka Pos lebih netral dalam penyampaian pemberitaan sedangkan SKH Rakyat pos lebih vulgar dalam pemberitaannya. SKH Bangka Pos dan Rakyat Pos lebih cenderung mengangkat berita mengenai aktor penyebab kerusakan lingkungan, kasus hukum dan juga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam usaha penyelesaian konflik dan upaya pencegahan kerusakan lingkungan, dari pada mengkritisi kerusakan lingkungan yang terjadi. Dalam penelitian ini membahas bagaimana isi pemberitaan dan kecenderungan pemberitaan yang disajikan oleh kedua media dan mengidentifikasi perbedaan antara Bangka Pos dan Rakyat Pos dalam memberitakan kerusakan lingkungan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. . Kata-kata Kunci: Berita Kerusakan Lingkungan, Content Analysis, Media (SKH Bangka Pos dan Rakyat Pos)

Kata Kunci : Pertanahan;Konflik Sosial