REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI DI KABUPATEN PURBALINGGA

HIKMAH NURAINI, Samodra Wibawa

2008 | Tesis | Manajemen dan Kebijakan Publik

Adanya otonomi daerah dapat dimaknai sebagai suatu keleluasaan (discretion) dan kapasitas (capacity) daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Otonomi yang ada diharapkan dapat mewujudkan kemandirian daerah baik dalam hal mengelola pemerintahan, mengambil keputusan serta mengelola sumber daya lokal sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam mewujudkan kemandirian daerah, yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah dengan cara menarik investor untuk menanamkan modalnya. Ketidakpastian biaya, lamanya waktu pengurusan dan birokrasi yang panjang, adalah hal yang sering dikeluhkan investor. Untuk itu diperlukan suatu reformasi birokrasi dalam hal pelayanan perizinan dan investasi. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan Kabupaten Purbalingga melakukan reformasi birokrasi khususnya dibidang pelayanan perizinan dan investasi. Sehingga apa yang dijalankan oleh Kabupaten Purbalingga dapat digambarkan secara spesifik dan dijadikan suatu best practice dan pembelajaran bagi daerah lain dalam menarik investor melalui penerapam kebijakan pelayana perizinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa data primer dan data sekunder melalui analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan kondisi objek penelitian sesuai dengan temuan di lapangan. Hasil temuan dilapangan menunjukan bahwa reformasi birokrasi pelayanan perizinan dan investasi di Kabupaten Purbalingga dapat berjalan karena adanya komitmen yang kuat dari kepala daerah untuk melakukan reformasi birokrasi, situasi politik yang kondusif, dan didukung oleh jajaran legislatif. Dibentuknya KPPI merupakan hasil reformasi birokrasi pelayanan perizinan dengan sistem pelayanan One Stop Service terbukti telah memberi hasil dan dampak positif bagi perkembangan investasi di Kabupaten Purbalingga, yaitu berupa efisiensi waktu dan biaya pelayanan, meningkatnya izin yang diterbitkan, munculnya budaya pelayanan, dan meningkatnya jumlah investasi. Namun reformasi birokrasi pelayanan perizinan dan investasi belum dibarengi dengan reformasi terpadu bidang lainnya, sehingga pelayanan yang ada belum bisa optimal. Rekomendasinya adalah kepemimpinan yang akan datang dapat menjaga keberlanjutan reformasi yang telah berjalan; Melakukan reformasi terpadu bidang pelayanan publik; menerapkan computerized on line system pada lembaga pelayanan publik; Diperlukan regulasi yang pasti bagi mekanisme reward atau insentif pada lembaga pelayanan publik yang telah berorientasi pada pendapatan. Kata Kunci : Reformasi, Birokrasi, Pelayanan Perizinan dan investasi

Kata Kunci : Birokrasi