INPLEMENTASI REKRUTMEN KUALIFIKASI SARJANA (S2) (Studi Kasus Kabupaten Nabire)

YAN HENDRIK BONSAFIA, Agus Pramusinto

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Inplementasi rekrutmen kualifikasi sarjana S2 inplementasi rekrutmen kualifikasi sarjana S2 belum di lakukan secara terbuka, hal ini di tandai dengan adanya ketidak terbukaannya pemerintah daerah kabupaten Nabire di dalam mekanisme pengangkatan tenaga S2 honorer berdasarkan penyusunan formasi, pengunguman pendaftaran, pendaftaran, seleksi administrasi,testing ujian penyaringan, dan pengunguman hasil tes. Hal ini karena masih terdapatnya faktor-faktor seperti kepemimpinan, sumber daya manusia, dan ketersediaan alokasi anggaran yang mempengaruhi transparansi pengangkatan. Namun tidak hanya itu disatu sisi tidak konsistennya unit organisasi di dalam penggunaan merit sistem, berdasarkan surat keputusan atau bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir, rangking, umur dan masa kerja, mengakibatkan promosi terhadap tenaga honorer tidaklah efisien. Disisi lain ketidak tersediaan ruang pengaduan dan bukti tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan pelamar S2, mengakibatkan adanya ketidak adilan dalam pengankatan. Untuk itu supaya transparan maka proses penyusunan formasi calon pegawai negeri sipil kualifikasi sarjana S2, perlu di susun berdasarkan kebutuhan dari dalam masing-masing satuan unit organisasi, perlunya penyampaian pengunguman pendaftaran mulai dari jenis formasi pelamar, kualifikasi pendidikan, dan juga jumlah jabatan lowong yang tersedia di pemerintahan. adanya keterlibatan para peserta secara aktif dalam perndafataran para pelamar, dan supaya efisien maka pengangkatan perlu dilakukan berdasarkan persyaratan dan juga hasil seleksi. Dan supaya nampak murni, maka keterlibatan intervensi pemerintah dalam seleski hendaknya tidak terlalu banyak, perlunya ketersediaan SDM, dan alokasi anggaran yang memadai. perlunya penggunaan merit system dalam setiap unit organisasi mepromosikan tenaga honorernya. Perlunya ketersedian ruang pengaduan dan tindak lanjut pemerintah dalam setiap keluhan para pelamar, sehingga terciptanya keadilan dalam pengangkatan. Kata Kunci: Transparansi, Merit sistem, dan Keadilan

Kata Kunci : SDM