PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG

Roby Hermanto, Erwan Agus Purwanto

2008 | Tesis | Manajemen dan Kebijakan Publik

INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran di Kabupaten Jombang dan untuk mengetahui peran stakeholder dalam proses perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang selama ini. Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan Kabupaten Jombang Jawa Timur, sedangkan yang menjadi sumber penelitian adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Bappeda Kabupaten Jombang, DPRD Kabupaten Jombang dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan beberapa tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran di Kabupaten Jombang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses partisipasi masyarakat di Kabupaten Jombang me lalui dua mekanisme yakni mekanisme partisipasi formal dan mekanisme partisipasi informal. Mekanisme partisipasi formal dilakukan melalui arena musrenbang, reses DPRD, konsultasi publik dan website dan merupakan repsentasi dari sistem perencanaan bottom-up. Kesemua mekanisme partisipasi tersebut dilaksanakan setiap tahunnya oleh pemerintah Kabupaten Jombang, tetapi dalam pelaksanaannya masih tedapat penyimpangan. Hal tersebut terlihat dalam bentuk keterlibatan masyarakat yang masih sangat kecil, sehingga fungsi dari patisipasi menjadi bias dan akan menghasilkan kebijakan yang elitis. Sistem perencanaan dari bawah (bottom-up) tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, hal ini terlihat pada tidak mampunya masyarakat menjangkau hal yang bersifat substansial dalam setiap mekanisme perencanaan. Dengan kondisi ini maka muncul mekanisme partisipasi alternatif yakni partisipasi informal. Partisipasi informal ini bertujuan untuk mengontrol kebijakan pemerintah agar lebih pro rakyat, karena selama ini pemerintah daerah belum menunjukkan komitmen untuk melaksanakan pemerintahan yang baik . Mekanisme ini merupakan ekses dari tidak berjalannya mekanisme partisipasi formal sebagai landasan dasar dalam kebijakan APBD. Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Perencanaan, dan Anggaran

Kata Kunci : Anggaran Daerah