IMPLEMENTASI ASAS EFISIENSI, EFEKTIFITAS DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN NUNUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

SURYA GAUTAMA PMW, JokoSetiono,SH.,M.Hum

2017 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan mengkritisi tentang implementasi Asas Efisiensi, Efektifitas dan Akuntabilitas asas dalam sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang bersikap deskriptif-analitis. Adapun cara pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis secara normative-empiris (socio-legal research) Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Dalam hal proses perencanaan dan pelaksanaan di Kabupaten Nunukan walaupun telah melibatkan banyak pihak dalam merencanakan kebijakan-kebijakan penting daerah, tetapi belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Tidak berjalannya proses perencanaan di Kabupaten Nunukan disebabkan oleh keterbatasan kurangnya tanggung jawab pemerintah, kepentingan elit, dan sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Selain itu, waktu dan pembiayaan untuk melaksanakan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Wujud dari kurang bertanggungjawabnya pemerintah dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yaitu tidak adanya pembinaan dan sosialisasi kepada pihak Kelurahan dan Kecamatan oleh Bappeda Kab. Nunukan.

This research aims to criticize the implementation of the efficiency, effectivity and accountability principles within Nunukan Regency in North Kalimantan Province towards its Government System. Legislations approach was used as the research methods in which analytical and descriptive is the main methods. Data were gather using either literatur and empirical menhods with social legal research. From it's research can be concluded that to organize the government using those principles above has not run as optimum as it could be. It can be seen from the way they organize it's goverment generally. Even though throughout the planning and organizing process of important policies making had involved many parties but still it cannot result to people prosperity. Planning process cannot be run as it supposed to be because the lack of Nunukan Regency Government responsibility, interest of elites, less support of facilities and infrastructures. More over, time and financial factors to organize Musrenbang in village (alsso called Kelurahan) Played it parts. From of Government lack responsibility in giving the people spaces to participate in development planning is with the absence of assistances and socialization to Keluraha and Kecamatan that needs to do by Bappeda Nunukan Regency.

Kata Kunci : Efisiensi, Efektifitas, Akuntabilitas, Kabupaten Nunukan.