Evaluasi Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) dengan Prosedur E-Tendering di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

MUHAMMAD YASFI, Dr. Supriyadi, M. Sc., CMA., CA., Ak.

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Penerapan e-Procurement telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor Nomor 4 Tahun 2015. Peraturan ini mewajibkan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara elektronik untuk mengatasi permasalahan pada pengadaan konvensional. Pemerintah Kota Samarinda merupakan salah satu pemerintah daerah terbanyak yang melakukan penyelenggaran paket pengadaan melalui penyedia serta memiliki total pagu anggaran terbesar di Pulau Kalimantan. Hal tersebut tentu memerlukan pengelolaan dan pengawasan yang baik pada pelaksanaan e-Procurement yang mulai wajib diterapkan pada seluruh lingkungan pemerintah. Akan tetapi, masih terdapat permasalahan pada penerapan e-Procurement di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dalam bentuk paket lelang elektronik yang diulang/gagal yang menyebabkan permasalahan pada penyerapan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan e-Procurement dengan prosedur e-Tendering di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) No.1 Tahun 2015 tentang e-Tendering dan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor yang memengaruhi kesesuaian dan ketidaksesuaian pelaksanaan e-Procurement dengan prosedur e-Tendering dan upaya yang dilakukan untuk mencapai kesesuaian pelaksanaan tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-Procurement dengan prosedur e-Tendering pada Pemerintah Kota Samarinda sudah cukup sesuai pada berbagai tahap. Akan tetapi, masih terdapat ketidaksesuaian pada tahap undangan dan pemberian penjelasan serta persiapan. Faktor pendukung kesesuaian pelaksanaan e-Procurement ialah sumber daya manusia di Pokja sedangkan faktor penghambat antara lain kurang optimalnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia di LPSE, belum adanya pelatihan, keterbatasan sarana dan prasarana, perubahan versi aplikasi SPSE, belum adanya peraturan daerah yang mengatur pengadaan barang/jasa secara elektronik, dan keterbatasan anggaran. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk mencapai kesesuaian pelaksanaan e-Procurement antara lain ialah melakukan koordinasi dengan pegawai LPSE sebelumnya dan LPSE Provinsi Kalimantan Timur, memberikan buku panduan aplikasi SPSE dan konsultasi permasalahan SPSE kepada OPD, membuat aplikasi untuk mempermudah proses e-Procurement, dan melakukan penambahan bandwidth.

Implementation of e-Procurement has been regulated in Presidential Regulation No. 4/2015. This regulation requires government’s procurement of goods and services be done electronically to overcome problems of conventional procurement. The government of Samarinda Municipality is one of the largest regional governments which conducts procurement packages through providers, and which has the largest total budget allocation among all governments on the island of Borneo. This certainly requires good management and supervision on the implementation of e-Procurement that must be applied to the entire government. However, there are still problems with the implementation of e-Procurement within the government of Samarinda Municipality in the form of repeated/failed electronic auction packages causing problems on budget absorption. This study aims to evaluate the implementation of e-Procurement with e-Tendering procedure within the government of Samarinda Municipality based on LKPP Head Regulation No. 1/2015 about e-Tendering and on Presidential Regulation No. 54/2010 about Government Procurement of Goods and Services and its amendments. In addition, this study also aims to analyze the factors that affect the compliance and non-compliance in e-Procurement implementation with e-Tendering procedures, and the efforts made to achieve compliance in the implementation. The research was conducted with a qualitative approach. Data collection was done by means of observations, interviews and document analyses. The results showed that the implementation of e-Procurement with e-Tendering procedure at Government of Region Samarinda was sufficiently appropriate at various stages. However, there were discrepancies in the invitation and explanation stage and in the preparation stage. The factor that supports the suitability of the implementation of e-Procurement is human resources in the Working Group; whereas the factor that inhibit include lack of optimal socialization, limited human resources in LPSE, lack of training, limited facilities and infrastructure, version changes of SPSE application, no regional regulations about electronic government procurement of goods and services, and budget constraint. Efforts made by the government of Samarinda Municipality to achieve compliance with the implementation of e-Procurement include coordinating with previous LPSE employees and LPSE East Kalimantan, providing SPSE application manuals and consulting SPSE issues to OPDs, creating applications to simplify e-Procurement, and adding internet bandwidth.

Kata Kunci : e-Procurement, e-Tendering, evaluasi, Kota Samarinda