TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK MONOPOLI OLEH BUMN DI SEKTOR PENGAMANAN TERKAIT KEPASTIAN HUKUM PASAL 51 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Dalam Kasus PT Sucofindo (Persero)
ALOEN SAGARA B., Veri Antoni, S.H., M.H
2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTAPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan PT Sucofindo melakukan praktik monopoli dalam usaha penyediaan jasa terkait pengamanan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah, dan mengetahui dan mengkaji penjabaran prinsip keadilan dalam pelaksanaan usaha implikasi hukum dari Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait praktik monopoli oleh PT Sucofindo (Persero) di sektor pengamanan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah. Tujuan lain dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perusahaan pada khususnya. Penelitian ini bersifat normatif dengan data sekunder sebagai sumber data. Data diteliti dengan cara studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, faktor-faktor yang menyebabkan PT Sucofindo (Persero) melakukan praktik monopoli dalam usaha penyediaan jasa terkait pengamanan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah, adalah dikarenakan faktor hukum dan faktor budaya hukum. Kedua implikasi hukum dari Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait praktik monopoli oleh PT Sucofindo (Persero) di sektor pengamanan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah adalah tidak adanya kepastian hukum dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
This research aims to know the factors that cause PT Sucofindo to conduct monopolistic practices in the business of providing services related to the security of organizations, companies and / or government institutions / institutions, and to know the legal implications of Article 51 of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition related to monopolistic practices by PT Sucofindo (Persero) in the securing sector of organizations, companies and / or government institutions / institutions. Another purposes of this research are expected to be contributed to the thinking of legal science in general and corporate law in particular. This research is normative with secondary data as data source. The data were studied by document study. Data were analyzed qualitatively. The results of the analysis are presented descriptively. The result of the research shows, firstly, factors that cause PT Sucofindo (Persero) to conduct monopolistic practices in the business of providing services related to the security of organizations, companies and / or government institutions / institutions, is due to legal factors and legal culture factor. Second, legal implications of Article 51 of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition related to monopolistic practices by PT Sucofindo (Persero) in the securing sector of organizations, companies and / or agencies / government institutions is the absence of legal certainty In Article 51 of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.
Kata Kunci : BUMN, PT Sucofindo, Unfair Business Competition.