Kepuasan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

OPIK MAHENDRA, Prof. Dr. Ir. Sunarru Samsi Hariadi, MS. ; Dr. Ir. P. Wiryono P Sj., MSc

2017 | Tesis | S2 Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan

Disahkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu mengubah cara pandang pembangunan yang selama ini berjalan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak hanya berada di perkotaan namun juga di pedesaan. Salah satu amanah yang dihasilkan adalah bergulirnya Dana Desa yang merupakan dana yang berasal dari APBN yang ditransfer ke rekening desa melalui Kabupaten. Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi terbanyak memiliki jumlah desa yaitu 7.809 desa menerima Rp 5 triliun dengan jumlah Dana Desa yang diterima mencapai Rp 800 juta tiap desa. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa dan PDTT yang dilaksanakan dengan prinsip keadilan, prioritas, dan tipologi desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kepuasan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat dimanfaatkan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan program Dana Desa serta memahami secara mendalam tentang faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Lokasi penelitian di beberapa desa di delapan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian adalah deskriptif analitis dengan menggunakan survei. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara Simple Random Sampling terhadap tokoh dan unsur masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa. Jumlah responden adalah 160 orang (masing-masing desa 20 orang). Data yang diperoleh dianalisis dengan Uji Proporsi dan Analisis Jalur (Path Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) sebagian besar masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Tengah sangat puas dalam pengelolaan Dana Desa; 2) variabel faktor yang berpengaruh adalah peran pamong desa dan pendamping desa; dan 3) gaya kepemimpinan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah demokratis.

The enactment of Village Law Number 6 of 2014 concerning the village is expected to change the way in which development has been going on, that economic prosperity are not only in urban areas but also in the villages. One of mandate is Village Fund coming from APBN which is transferred to village account through Regency. Central Java Province as the province has the highest number of villages ie 7.809 villages receiving Rp 5 trillion with the amount of village funds received reach Rp 800 million per village. The used of the village funds are regulated through Village Ministerial Regulation that is implemented with the principles justice, priority and typology of village. This study aims to describe and analyze community satisfaction in the management of village funds that can be used as an indicator of successed in this program and to deeply understand the internal and external factors that influence it. Researched has been in several villages in eight Regency at Central Java Province. The research method is analytical descriptive by using survey. The technique of sampling is simple random sampling towards the figures and elements of society which are directly involved in the management of village funds. The numbers of respondents are 160 people (each village 20 people). The data obtained were analyzed by Proportion Test and Path Analysis. Research results showed 1) many people at Central Java Province are very satisfied in the management of village funds; 2) influencing factor variables are the role of village officials and village counselors; and 3) style of the leaderships in the village development planning meeting is democratic.

Kata Kunci : Dana Desa, kepuasan masyarakat, tokoh dan unsur masyarakat, demokratis/ village funds, community satisfaction, the figures and elements of society, democratic