PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MATERIIL DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

I G B P ANANDA YOGA, Dr. Supriyadi, S. H., M. Hum.

2017 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan pembaharuan hukum pidana materiil tindak pidana korupsi terkait dengan dengan jenis-jenis tindak pidana, sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di masa datang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung data primer, bersifat deskriptif, dan bentuk preskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta data primer berupa wawancara. Proses analisis data menggunakan metode kualitatif, pendekatan konseptual, dengan menganalisis data-data berupa wawancara, dokumen, peraturan-peraturan dan teori-teori terkait yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Dampak dari tindak pidana korupsi yang luar biasa bukan lagi menjadi masalah nasional tetapi juga telah menjadi masalah dunia internasional sehingga perlu adanya pembaharuan hukum materiil dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Kriminalisasi tindak pidana korupsi adanya beberapa tindakan yang perlu dikriminalisasikan sebagai tindak pidana korupsi dalam UNCAC setidaknya ada empat tindakan yaitu penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik, perdagangan pengaruh, memperkaya diri secara tidak sah, penyuapan di sektor swasta dan diluar UNCAC menkategorikan pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi dan kejahatan yang hakekatnya nerupakan tindak pidana korupsi tetapi tidak diatur sebagai tindak pidana korupsi seperti, kecurangan saat pemilu. Pembaharuan hukum materiil juga perlu dilakukan terkait sanksi pidana. sanksi pidana yang ada saat ini sangatlah kurang menimbulkan efek jera. Beberapa konsep pembaharuan hukum pidana materiil terkait sanksi pidana yaitu, pertama adalah pemisahan pengaturan antara orang dan korporasi karena sifat dan kodrat. Kedua konsep sanksi pidana double track system. Ketiga sistem minimal dan maksimal khusus. Ketiga konsep perumusan sanksi pidana kumulatif dan pertanggungjawaban terhadap korporasi yang perlu ditegaskan dan dijelaskan lagi sehingga bisa diterapkan dan perumusan yang jelas dan tepat mengenai subjek khusus dalam tindak pidana korupsi terkait dengan pegawai negeri, penyelenggara Negara dan aparat penegak hukum. pembaharuan hukum pidana materiil terkait tindak pidana korupsi perlu segera dilakukan untuk menciptaakan konsep penanggulangan tindak pidana korupsi yang bersifat respresif, preventif dan restoratif.

This research aims to determine the prospect of criminal law reform corruption related to the types of criminal acts, criminal sanctions and criminal liability in order to eradicate corruption in the future. This research is a type of normative legal research supported by primary data, descriptive and form of prescriptive. The data used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials and primary data in the form of interviews. The process of data analysis using qualitative methods, conceptual approach, by analyzing the data in the form of interviews, documents, regulations and related theories that produce descriptive-analytical data. The impact of the extraordinary criminal corruption is no longer as national problem but has also become an international problem so there needs to be a renewal of material law in the context of combating corruption. Criminalization of criminal acts of corruption of several acts that need to be criminalized as a criminal act of corruption within UNCAC there are at least four actions: bribery of foreign public officials and officials of public international organizations, trade of influence, illegal enrichment, private bribery and outside UNCAC categorize Money laundrying from the proceeds of criminal acts of corruption and crimes essentially constituting corruption but not regulated as a criminal act of corruption such as, cheating during the election. Renewal of material law also needs to be done related to criminal sanctions. Existing criminal sanctions are very less deterrent effect. Some concepts of material criminal law renewal related to criminal sanctions are, first is the separation of arrangements between people and corporations because of nature and nature. Both concepts of criminal sanction double track system. The three systems are minimal and maximum special. The three concepts of cumulative criminal sanctions formulation and accountability to corporations that need to be affirmed and explained so that they can be applied and clear and precise formulation of specific subjects in corruption related to public servants, State organizers and law enforcement officers. The renewal of the criminal law of material related to corruption crime should be done immediately to create the concept of prevention of corruption crime that is repressive, preventive and restorative.

Kata Kunci : Kata Kunci: Pembaharuan Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi. Pemidanan, Pertanggungjawaban Korporasi,/ Keyword: Criminal Law Reform, Criminal Act Of Corruption, Criminalization, Criminal Corporate Liabilty.