ANALISIS PENYELESAIAN TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMELIHARAAN KILANG ANTARA PT PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PT PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI

AYUDYA HARFIANTI, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Perjanjian pemborongan pekerjaan pada PT Pertamina (Persero) dimana pihak pemborong pekerjaan adalah dari pihak swasta yaitu PT Prasadha Pamunah Limbah Industri. Permasalahan yang diajukan dalam peneitian ini difokuskan pada bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan pekerjaan pemborongan sesuai dengan perjanjian dan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang timbul terhadap pelaksanaan pekerjaan pemborongan yang dikerjakan karena adanya hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada aspek-aspek yuridis, asas-asas hukum atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan baik yang terkait dengan Undang-Undang Minyak Dan Gas Bumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian masalah tersebut diselesaikan tidak melalui pengadilan (diluar jalur hukum) yaitu dengan jalan musyawarah mufakat tetapi tetap berpedoman pada perjanjian/ kontrak yang telah disepakati. Dalam prakteknya bagi pihak kontraktor yang terlambat dalam menyelesaikan pekerjaannya, diberi kesempatan oleh pemberi pekerjaan pemborongan untuk bertanggung jawab menyelesaikan sesuai dengan kesepakatan, namun setelah dilakukan musyawarah terkait adanya peristiwa fatality accident kemudian pekerjaan tersebut dihentikan. Berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diperjanjikan, namun akan lebih baik jika dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sehingga dapat menghindari terjadinya hambatan yang dapat mengakibatkan berakhirnya perjanjian karena wanprestasi.

The Agreement of job chartering of PT Pertamina (Persero) in which the contractor is from private party namely PT Persadha Pamunah Limbah Industri. Research problems suggested in this research is focusing on how the right and obligation of the party in implementing job chartering base on agreement and how to solve the problem during the implementation of job chartering which caused by obstacles in implementing the job. The method applied in this research is through a normative judicial approach focusing on the judicial aspects, foundations of law, or legal norms found in the constitution whether its regarding oil and gas regulation. The result of the research is shown that arbitration or solution is not solved in court (out of the law). Otherwise, it is solved by discussion and agreement based on contract. In applying the agreement, the contractor who is late in finishing the job, is given the opportunity by contracting authority to responsible finishing the contract based on the agreement. But after discussion, the job is stopped because of fatality accident. Based on the facts, the implementation can not work as the agreement. That is why, it si better to make an implementation agreement to prevent the challenges or obstacles that effect the breach.

Kata Kunci : Pemborongan Pekerjaan, Perjanjian