ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 08/KPPU-I/2014 dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 221K/PDT.SUS-KPPU/2016 MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DALAM PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM PERMINTAAN

ARIE FATWATURRAHMAN, Veri Antoni SH, MH

2017 | Tesis | S2 Hukum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek hukum apa saja yang mempengaruhi pembelaan pembuktian dalam hasil putusan kartel yang ditujukan oelh KPPU terhadap terduga Kartel. Mulai dari putusan awal KPPU, hingga inkrah pada putusan Mahkamah Agung. Sehingga kedepannya bisa menjadi pelajaran bagi para pengusaha maupun KPPU untuk tidak tergesea-gesa dalam menduga adanya praktek kartel dalam persaingan usaha di Indonesia. Hal ini mengingat begitu banyaknya pilihan merek ataupun produk yang tersedia di pasaran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat analisis deskriptif dengan studi kepustakaan, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, buku-buku- putusan, dan pendapat-pendapat para ahli ataupun sarjana. Kartel adalah kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi. Berdasarkan hukum anti monopoli, Dimana ada dua unsur penting yang tidak bisa di sampaikan oleh KPPU, yaitu Nominal harga ban yang seharusnya, serta Nominal Kerugian Konsumen yang tak bisa dibuktikan. KPPU menganggap bahwa hal itu sudah merugikan konsumen. Hal itu terlihat bahwa menurunnya nominal hukuman administratif yang semula Rp150.000.000.000 miliar untuk keseluruahn terlapor yang menguatkan putusan PN jakarta pusat menjadi Rp30.000.000.000 miliar untuk total sanksi yang berarti setiap produsen hanya membayar Rp5.000.000.000 miliar dari semula yang tiap terlapor harus membayar Rp25.000.000.000 Miliar. Meski dalam semua putusan tersebut dimenangkan oleh KPPU. Namun tidak semua penjualan bisa dikategorikan kartel, karena permintaan konsumen di pasar merupakan salah satu acuan yang bisa membultikan terjadi atau tidaknya pelanggaran kartel tersebut.

This research investigated about what aspects of law that effect the defense of the proof in the result of the cartel decision as stated by KPPU (Commision business competiton supervisory) on alleged Cartel starting from the begining of KPPU’s decision to the end of the Supreme Court’s decision. So that this could be lesson for business men and KPPU not in hurry in alleging for the cartel malpractice in business competision in Indonesia in the future, due to the abundance of brand choice or the product available in martket. This research was descriptive analysis of normative law that conducted through literature that used a kind of secondary data such as the regulationn rule, law theory, decision-book, and experts or scholar. Cartel is a group of independent producers whose goal are to set the price, limit the suplai and competition. Based on the anti-monopoly law, there were two important elements that could not be explained by KPPU; the ban (Tyre) of nominal price and the unproofed consument loss nominal. According to the KPPU the fact above led to the loss of the consument. This was seen that the decreasing of the nominal of the administrative law firstly was Rp 150.000.000 billion for all that strengthen the PN (Public court) of Central Jakarta became Rp. 30.000.000.000 billion for the total sanction meaning that each producent only paid Rp. 5.000.000.000 billion from the beginning that reported must pay Rp. 25.000.000.000 billion. Although in all decisions won by KPPU, not all sales were categorized as cartel due to that the consument’s demand in market was one of the molds to proof whether there was cartel violation or not.

Kata Kunci : Kasus kartel, KPPU, Kartel Ban, Cartel Case, KPPU, Cartel Ban (Tyre)