COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN)

IKA FITRIANI, Prof. Dr. Muhadjir Darwin, M.P.A ; Dr. Dewi Haryani Susilastuti, M.Sc

2017 | Tesis | S2 STUDI KEBIJAKAN

INTISARI Strategi pokok upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan atau jumlah penduduk miskin. Akan tetapi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, terutama pemerintah, belum mampu menurunkan angka kemiskinan sesuai target yang ditetapkan. Berdasarkan data BPS pada tahun 2015, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen berada pada angka 20,44%, angka yang masih relatif tinggi dibandingkan dengan target pada tahun yang sama yaitu sebesar 15,45%. Pada sisi yang lain, terkait masalah penanggulangan kemiskinan, semua pihak sepakat akan pentingnya membangun sebuah sistem kemitraan, koordinasi maupun kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi non pemerintah, organisasi sosial, dunia usaha dan instansi terkait lain, dalam sebuah tata kelola kolaboratif (collaborative governance). Oleh karena itu, keberadaan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKP2KD) Kabupaten Kebumen sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen menjadi penting sebagai bagian dari solusi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip collaborative governance pada TKP2KD Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta faktor yang menghambat pelaksanaan collaborative governance tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara mendalam, observasi lapangan serta data-data sekunder yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip collaborative governance dalam TKP2KD Kabupaten Kebumen belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya forum khusus yang sangat penting dalam sebuah proses collaborative governance, yang diselenggarakan secara rutin oleh masing-masing kelompok dalam TKP2KD untuk membangun pemahaman bersama mengenai tugas dan fungisnya. Kepemimpinan fasilitatif yang dapat menggerakkan seluruh elemen dan komponen dalam TKP2KD sangat diperlukan demi suksesnya TKP2KD dalam menjalankan perannya. Belum hadirnya kepemimpinan fasilitatif, menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan collaborative governance TKP2KD. Adapun faktor penghambat lainnya adalah rendahnya inovasi stakeholder yang dapat menguatkan partisipasi dalam collaborative governance TKP2KD serta tidak adanya kontrol dan evaluasi terhadap kinerja TKP2KD secara menyeluruh sehingga menyebabkan masih adanya ego sektoral masing-masing stakeholder. Kata kunci : collaborative governance, TKP2KD, penanggulangan kemiskinan

ABSTRACT The main strategy of poverty reduction efforts in Kebumen Regency is directed to reduce the poverty rate or the number of poor people. However, the efforts made by related parties, especially the government, have not been able to reduce the poverty rate as the target that has already set up. Based on data from BPS in 2015, the poverty rate in Kebumen Regrency is at 20.44%, a relatively high rate compared to the target in the same year at 15.45%. On the other hand, in relation to poverty alleviation issues, all the parties agree on the importance of establishing a partnership system, both coordination and collaboration between government, local government, community, non-governmental organizations, social organizations, business and other relevant agencies, in a collaborative governance. Therefore, the existence of the Regional Coordination Team for the Acceleration of Poverty Reduction of Kebumen Regency (TKP2KD Kabupaten Kebumen) as a cross-sectoral and cross-stakeholder coordination forum for poverty alleviation in Kebumen Regency becomes important as part of the solution which is expected to give a real contribution in reducing poverty rate. This study aims to find out how the implementation of collaborative governance principles in TKP2KD Kabupaten Kebumen in carrying out its duties and functions, as well as factors that hinder the implementation of collaborative governance. The approach used in this research is qualitative approach with case study method. Sources of data were obtained from in-depth interviews, field observations and supporting secondary data. The results shows the principles of collaborative governance in TKP2KD Kabupaten Kebumen has not been implemented properly. This can be seen from the absence of a special forum that is very important in a process of collaborative governance, which is held regularly by each group in TKP2KD to build a shared understanding of its task and function. Facilitative leadership that can run all elements and components in TKP2KD is needed for the success of TKP2KD in carrying out its role. The absence of facilitative leadership, has become one of the inhibiting factors of the collaborative governance implementation of TKP2KD. Another inhibiting factor is the low level of stakeholder innovation that can strengthen participation in collaborative governance of TKP2KD, and the absence of control and evaluation toward the performance of TKP2KD thoroughly, thus it effects on the existence of sectoral ego of each stakeholder. Keywords: collaborative governance, TKP2KD, poverty alleviation

Kata Kunci : collaborative governance, TKP2KD, penanggulangan kemiskinan / collaborative governance, TKP2KD, poverty alleviation