PENERAPAN PRINSIP FULL PROTECTION AND SECURITY (FPS) TERHADAP INVESTASI ASING BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN

RANGGA DWI PUTRA, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan prinsip Full Protection and Security (FPS) terhadap investasi asing berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan bagaimana penerapan Prinsip Full Protection and Security (FPS) tersebut dalam rangka menuju negara kesejahteraan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi, mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu dengan berdasarkan konsep-konsep (pengertian-pengertian), kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut yang keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi di dalam masyarakat. Dengan mengggunakan sumber hukum sekunder, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif untuk diperoleh kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa penerapan prinsip FPS dalam UUPM tidak diatur secara khusus melainkan menyebar dalam beberapa pasal yaitu Pasal Pasal 4 ayat (2) huruf b,Pasal 14 huruf a dan Pasal 30 ayat (1) Ruang lingkup prinsip FPS dapat dimaknai sebagai perlindungan fisik atau termasuk non-fisik. Penerapan prinsip FPS dalam UUPM dapat mewujudkan Indonesia negara kesejahteraan karena berhasil meningkatkan pertumbuhan wkonomi, meningkatkan kesempatan kerja serta jaminan sosial bagi masyarakat.

This Study aims to determaine the regulation of Full Protection and Security (FPS) principle toward foreign investment based on Law no 25 of 2007 on Investment and how the application of Full Protection and Security (FPS) principle in order to the welfare state. This study used a juridical-normative approach. Normative juridical research involves the activities of inventorying, exposing, interpreting, systematizing and also evaluating the overall positive law prevailing in a particular society or country based on concepts, categories, theories, classifications and methods - a method established and developed specifically to undertake all such activities whereby the whole activity is directed to prepare efforts to find a juridical solution to legal issues that may occur within the community. By using secondary law sources, the data obtained are then analyzed using descriptive approach to obtain the conclusion. Based on the results of this study, the authors conclude that the application of FPS principles in UUPM is not specifically regulated but rather spread in several articles namely Article 4 paragraph (2) point b, Article 14 point a and Article 30 paragraph (1) The scope of the FPS principle can be interpreted ass physical and non-physical protection. Implementation of FPS principle in UUPM can realize Indonesia as welfare state because it successfully increase the growth of economy, increasing job opportunity and social security

Kata Kunci : investasi asing, full protection and security, negara kesejahteraan