PENYERTAAN PRINSIP ASEAN WAY KE DALAM PIAGAM ASEAN DAN KONTRIBUSI PIAGAM ASEAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PERDAGANGAN BEBAS MELALUI ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)

MIDARIA N SARAGIH, Prof. Dr. Sulistiowati, SH., M.Hum

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Tujuan pembuatan tesis ini adalah untuk menganalisis pemberlakuan Piagam ASEAN dalam hal meraih tujuan perdagangan bebas ASEAN melalui implementasi ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA); dan 2) menganalisis apa saja manfaat di bidang perdagangan bebas akibat penyertaan prinsip-prinsip ASEAN Way. Sifat penelitian dalam tesis ini adalah normatif di mana aturan hukum adalah premis mayor. Sehingga penelitian ini tidak menggunakan hipotesis. Jenis penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian kepustakaan, karena kajiannya mencakup data-data sekunder. Penelitian ini akan berfokus pada penerapan prinsip dan norma hukum ke dalam peristiwa kongkret supaya dapat menggambarkan konsekuensi-konsekuensi hukum. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dari pemberlakuan Piagam serta ATIGA secara fleksibel, proses integrasi ekonomi tidak semulus yang diharapkan oleh masyarakat internasional, karena proses internal belum memungkinkan ke arah integrasi ekonomi yang lebih dalam. Substansi piagam secara keseluruhan telah mempertahankan struktur pembuatan keputusan konsultasi dan konsensus yang memastikan terjaganya kedaulatan negara. Negara-negara anggota yang menerapkan proteksi untuk produk barang dan jasa memanfaatkan konsultasi dan konsensus untuk mengerem laju liberalisasi. Ini terbukti dari skema pengurangan tarif ATIGA yang masih sangat lentur di mana prosedur penurunan tarif ATIGA memungkinkan negara anggota menunda pengurangan tarif. Selain itu, Piagam ASEAN juga menjustifikasi sikap non intervensi yang memberi celah bagi pemberlakuan tindakan non-tarif atau non-tariff measures (NTM's) oleh masing-masing negara; lemahnya pelaksanaan notifikasi NTM's; dan rendahnya transparansi NTM's. Persoalan ini terus berlanjut meskipun semuanya telah diatur dalam ATIGA. Sehingga Piagam ASEAN belum banyak memajukan integrasi ekonomi sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 ayat (5), meski hal itu merupakan inovasi utama pengaturan ekonomi yang berbasiskan aturan.

The purposes of this thesis are to analyze the implementation of the ASEAN Charter in achieving ASEAN free trade objectives through the implementation of ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA); and 2) to analyze what are the benefits in the field of free trade upon inclusion of ASEAN Way principles. Nature of the thesis is normative in which the rule of law is the major premise. Therefore, this research does not use hypothesis. Meanwhile, the type of research in this thesis is literature research, because it includes secondary data. This research will focus on applying legal principles and norms into concrete events in order to illustrate legal consequences. This research finds that from flexible implementation of the ASEAN Charter and ATIGA, process of economic integration is not as smooth as expected, because internal processes have not yet enabled deeper economic integration. By incorporating the ASEAN Way principles, the ASEAN Charter becomes an instrument used to defend the ASEAN Way principles as enshrined in Article 2 paragraph (2) point (e) and point (g) of the ASEAN Charter. Thus, implementation of the economic integration strategy becomes slow, because all decisions must go through consultation and consensus in order to maintain the sovereignty of ASEAN member states. ASEAN Member States, that apply protection for goods and services, have used consultation and consensus to control liberalization. This is shown in ATIGA's very flexible tariff reduction scheme in which the ATIGA tariff reduction procedure allows member states to delay tariff reductions. In addition, the ASEAN Charter also justifies non-interventionist attitudes that give opportunities for non-tariff measures (NTM's). This has caused weak implementation of NTM's notification and weaken NTM's transparency. These issues continue even though everything is set in ATIGA. As such, the ASEAN Charter has not yet advanced the economic integration as aspired in Article 1 paragraph (5) of ASEAN Charter, although it is the ultimate innovation of the rule-based economic governance.

Kata Kunci : ASEAN Way, Piagam ASEAN, ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)