PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA KONTRUKSI DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK BERKAITAN DENGAN KETIDAKTERSEDIAAN ANGGARAN

SHODIQ WAZDY, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait penyelesaian atas peristiwa hukum berkaitan dengan ketidaktersediaan anggaran dalam perjanjian kerja konstruksi dengan sistem tahun jamak (multi years). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (wawancara). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara jelas berdasarkan kenyataan mengenai obyek yang diteliti dan dijelaskan secara sistematis dan disimpulkan menjadi data yang konkrit yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penyelesaian atas pengakhiran atau pemutusan perjanjian kerja konstruksi sebagai akibat hukum atas wanprestasinya salah satu pihak yang berkontrak adalah diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berupa pembayaran ganti kerugian, penggantian biaya, pembayaran bunga sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1267 dan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran III huruf C tentang Penandatanganan Dan Pelaksanaan Kontrak angka 2 tentang Pelaksanaan Kontrak huruf (j) dari pihak yang melakukan wanprestasi kepada pihak lain dalam hubungan kontraktuil, termasuk pengembalian jaminan pelaksanaan kepada penyedia jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan International Federation of Consulting Engineers-(FIDIC)/Federasi Internasional Konsultan Teknik.

The purpose of this study is to apprehend the settlement of a legal event in relation with the unavailability of budget in multi years construction work contract. The method in this research is through juridical empiric approach, whereas the analytical of the problem is perform by combining legal material (secondary data) with the primary data, which obtained through literature research and field research (interview). The method of data analysis which used in this research is descriptive qualitative analysis to provide a clear picture based on the reality of the object under research and described systematically and concluded to be an actual data that can be accounted scientifically. The settlement for the termination of the construction work contract as a legal consequence of a default by one of the contracting parties shall be in accordance with the prevailing laws and regulations, ie; compensation payments, reimbursement, interest payments as stipulated in the article 1267 and article 1243 of the Indonesian Civil Code (ICC), and President Regulation No. 4 year 2015 on the fourth amendment of President Regulation No. 54 year 2010 on Procurement of Government Goods/Services, Attachment III letter C on Contract Signing and Implementation of Contract number 2 on Contract Implementation letter (j) from the defaulting party to the other party in the contractual correlation, including the settlement of performance guarantee to the service provider as stipulated in the International Federation of Consulting Engineers-(FIDIC) / International Federation of Engineering Consultant.

Kata Kunci : Wanprestasi, Akibat hukum, Pengakhiran perjanjian, Ganti rugi, Default, Legal consequences, Termination of contract, Compensation.