TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 49/PHPU.D-VI/2008 TERHADAP SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2008

JAN HIDER OSLAN PANG, Aminoto, S.H., M.Si.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Sejak digulirkannya reformasi pada tahun 1998, euforia masyarakat untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung semakin meningkat. Hal ini adalah koreksi terhadap sistem demokrasi di zaman Orde Baru dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD bukan oleh rakyat pemilih secara langsung. Amandemen UUD 1945 pemilu yang dikenal tidak hanya pemilu DPR, DPRD saja, akan tetapi termasuk juga untuk pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik di Tingkat I (Provinsi) maupun di Tingkat II (Kabupaten / Kotamadya). Melalui sistem pemilihan yang diterapkan saat ini masyarakat pemilih berhak memberikan suaranya kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai dengan hati nuraninya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa: 1) Dasar pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam membuat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PHPU.D-VI/2008 terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008. 2) Kesesuaian antara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PHPU.D-VI/2008 dengan prinsip keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bersifat penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Cara dan alat pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi dengan alat studi dokumen. Bahan-bahan primer dalam penelitian ini, yaitu bahan pustaka antara lain UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PHPU.D-VI/2008. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif Hasil penelitian menunjukan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dari sisi prinsip keadilan sudah sesuai dengan prinsip keadilan yang dianut secara universal. Namun bila dilihat dari kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pertimbangan hukumnya menyimpang dari prosedural.

Since the rollout of reforms in 1998, the euphoria of the people for local elections has been directly implemented.This is a correction of the democratic system in the New Order era where the head of the region and vice head of the region elected by the DPRD not by the voters directly. The amandements of the UUD 1945 constitution of the election known not only to the general election of the people's legislative assembly, but also to the general election of regional heads at level I (Provence) as well at level II (District / City). Through the current election system the voting community is entitled to vote to the regional head and vice head of the region in accordance with his conscience. This research aims to know and analyze: 1) The basis of the consideration of the judges of the constitution in making the decision of The Constitutional Court No. 49/PHPU.D-VI/2008 against the dispute over the election the head of the district of North Tapanuli in 2008. 2) The conformity between the decision of The Constitutional Court No. 49/PHPU.D-VI/2008 with the principle of justice and applicable laws and regulations. This research is normative juridical research. The data used is secondary data through literature research. Ways and tools of secondary data collection is done by documentation method with document study tool. The main materials in this research namely the literature, among others UU No. 24 of 2003 on The Constitutional Court and Constitutional Regulation No. 15 of 2008 on The Guidelines in the Dispute Over the Results of General Elections, and the decision of the Constitutional Court No. 49/PHPU.D-VI/2008. Data analysis was done using qualitative methods. The results of the research show the Decision of this Constitutional Court from the side of the principle of justice is in accordance with the principle of the universally held justice. But when viewed from the conformity with the laws and regulations prevailing in its legal considerations deviates from the procedural.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi; Pemilukada; Pemohon; Pihak Terkait. / The Constitutional Court, The head of the regional election, The applicant, Related parties.