PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH DI SMAN 5 KOTA YOGYAKARTA

PRAMUDANA GIAN PITRA UTAMA, Dwi Haryati S.H., M.H.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk mengembangkan sumber daya manusia sebagai modal pembangunan di masa mendatang. Negara harus menyelenggarakan pendidikan yang transparan, akuntabel dan demokratis. Masyarakat dapat terlibat dalam pendidikan melalui komite sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran komite sekolah dalam mengawasi dana pendidikan yang dilakukan oleh sekolah. Pengawasan tersebut adalah untuk mencapai penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel dan demokratis. Sifat penelitian penulisan hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dimulai dari penelitian data sekunder dan kemudian penelitian data primer yang diperoleh di lapangan. Data lapangan diperoleh langsung dari responden atau narasumber yang dipilih dan dianggap mengetahui masalah yang diteliti. Sample yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik non probabilitiy sampling. Pengawasan APBS oleh komite sekolah dilakukan secara preventif dan represif, yaitu ketika penyusunan APBS dan saat evaluasi APBS. Secara preventif komite sekolah telah menjalankan perannya dalam penyusunan APBS berupa pemberian masukan serta koreksi APBS kepada sekolah. Evaluasi berupa koreksi atas laporan pertanggung jawaban. Kendala yang dihadapi adalah SDM komite sekolah tidak memiliki kompetensi untuk melakukan audit secara profesional dan terbatasnya kewenangan untuk melakukan audit.

Education is a substantial necessity for people to develop the human resource as the capital of the future. The nation must implement the transparent, accountable and democratic education. The society can involve in supervising the education through the school committee so there will not be any unauthorized fund and the usage of unplanned fund. This research objective is to know the role of school committee in supervising educational fund which is done by school. The surveillance is to reach the transparent, accountable and democratic education implementation. Legal writing research method used is empirical legal research. Begins from secondary data research and then research the primary data obtained from the public environment. Field data obtained directly from the respondent or informant preferred and considered to know the issue examined. The sample used in this study was selected using non-probability sampling technique. Monitoring of educational fund by the school comitee is conducted in a preventive and repressive manner, when preparing educational fund and evaluation of APBS. The school committee has prevented its role in preparing the educational fund in the form of input and correction of educational fund to the school. Evaluation in the form of correction of accountability report. The obstacles faced are the SDM school committee does not have the competence to conduct audits in a professonal and limited authority to audit.

Kata Kunci : Pengawasan, Komite Sekolah, APBS