Praktik Kuasa Elite dan Pemerintah Daerah Dalam Proses Pelepasan Tanah Klan di Wae Sambi, Labuan bajo, Manggarai Barat

HERMENEGILDUS SANUSI, Dr.Bambang Hudayana, M.A.

2017 | Tesis | S2 ILMU ANTROPOLOGI

Tesis ini membahas praktik kuasa elite dan pemerintah daerah dalam proses pelepasan tanah klan (lengkong) di Wae Sambi, Labuan Bajo Manggarai Barat. Kuasa simbolik ini dipahami sebagai kekuatan invisible yang melahirkan dominasi kekuasaan dan kepentingan dalam proses pelepasan tanah klan di Wae Sambi. Dominasi kuasa simbolik dan kepentingan ini melahirkan akumulasi modal pada segelintir orang kaya dan marginalisasi para petani pemilik tanah. Praktik kuasa simbolik penting untuk diteliti karena masalah ini membidani lahir konflik vertikal yang terjadi antara pemerintah Manggarai Barat dan masyarakat Wae Sambi yang berdampak pada proses marginalisasi masyarakat Wae Sambi dalam wajah kemiskinan, hilangnya akses masyarakat terhadap tanah dan peralihan lahan masyarakat dari pertanian menjadi menajdi lahan untuk kepentingan umum (kantor, bandara, dan fasilitas umum lainnya). Masalah ini akan dijawab melalui perspektif teori symbolic power (kuasa simbolik) Bourdieu dan dominasi kekuasaan menurut Max Weber, bahwa dominasi kekuasaan dan kepentingan aktor telah membidani lahirnya ketikadilan sosial dan konflik kepentingan dalam proses pelepasan tanah di Wae Sambi. Ketidakadilan sosial itu dapat dilihat dalam relasi kekuasaan yang terjadi dalam proses pelepasan tanah tersebut, di mana tanah yang seharusnya untuk kepentingan fasilitas pembangunan dan pengembangan kota Labuan Bajo berubah menjadi tanah milik pribadi oknum-oknum tertentu, memanfaatkan kuasa legal formal untuk merubah peruntukan tanah dan memberi izin investasi kepada para investor. Untuk mengetahui bagaimana proses dan dampak dari praktik kuasa simbolik ini, saya mengadakan observasi dan riset lapangan di Wae Sambi. Dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi partisipatoris saya mengumpulkan data-data mengenai praktik kuasa simbolik dalam proses pelepasan tanah klan di Wae Sambi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa praktik kusaa simbolik dan hegemoni kuasa terjadi dalam tiga level, yaitu antara masyarakat Wae Sambi dan pemerintah, antara masyarakat dan para pemilik modal dan antara masyarakat Wae Sambi dan Fungsionaris adat Nggorang (dalu). Pemerintah mengatasnamakan kesejahtraan masyarakat dan kepentingan umum meminta tanah kepada empat pemilik lengkong tahun 1961. Para investor bekerja sama dengan pemerintah mewacanakan investasi yang mendatangkan kesejahtraan bagi masyarakat lokal, membuka lapangan kerja baru dan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat. Praktik kuasa simbolik dan dominasi kausa bersifat ambivalen. Di satu pihak praktik kuasa elite dan pemerintah daerah berperan dalam proses transformasi masyarakat Wae Sambi menjadi lebih sejahtra, namun pada pihak lain dominasi kuasa melahirkan ketidakadilan sosial dalam bentuk marginalisasi masyarakat Wae Sambi. Contoh pembangunan Bandara Komodo di atas Lengkong Rangko telah mengusir masyarakat Wae Sambi dari tanah mereka.

ABSTRACT This thesis discussed the practice of elite and local government in the process of discharge the clan land (Lengkong) in Wae Sambi, Labuan Bajo Manggarai Barat. This power symbolic had understood as an invisible power that gave the domination of power and the importance in the process of discharge of the clan land in Wae Sambi. This domination of the power symbolic and the importance gave the accumulation of capital to several rich people and the marginalization of the farmers as the owners of land. The practice of power symbolic was important to examined because this problem created the vertical conflict that occurred between Manggarai Barat government and the Wae Sambi people that impact to process of marginalization of the Wae Sambi people in poverty, the lost of Wae Sambi people access for the land and the transition of the people land from the agriculture became the public interest (office, airport, and the others public facilities). This problem will be answered through the perspective theory of symbolic power Bourdieu, the domination of power and the importance gave the social injustice and conflict of the importance in the process of discharge the land in Wae Sambi. The social injustice can be seen in the power of relation that occurred in the process of discharge the land, where the land that should be for important facilities and development in Labuan Bajo city turned into private property of several people. In order to know how the process and impact of this power symbolic practice, I conducted observation and conducted the research in Wae Sambi. By conducted some interviews and observations I collected the data about the practice of power symbolic in the process of discharge the clan in Wae Sambi. In this research found that the practice of power symbolic occurred into three levels, between Wae Sambi people and the government, between Wae Sambi people and the capital owners, between Wae Sambi people and the functionaries Nggorang (Dalu). In the name of the public prosperity and the importance of public the government asked for land to the four owners of the Lengkong in 1961. The investors and the government had the cooperation for investment that give prosperity to local people, created the new job and created the bigger access for local people. The practice of power symbolic was ambivalent in the other hand. The practice of power symbolic and domination of elite and local government had a role in the transformation process of Wae Sambi people to become more prosperous but the domination of power symbolic gave birth to social injustice in the marginalization of Wae Sambi people. E.q. The construction of Komodo Airport above Lengkong Rangko has driven the people of Wae Sambi from their land.

Kata Kunci : kuasa, Elite dan Pemerintah Daerah, Pelepasan dan Wae Sambi