ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BANJIR PASANG AIR LAUT (ROB) DI KOTA PEKALONGAN

YOGI HARDIANTO, Dr.soc.pol Agus Heruanto Hadna, S.I.P., M.Si; Dr. Agus Joko Pitoyo, M.A

2017 | Tesis | S2 STUDI KEBIJAKAN

Banjir akibat pasang air laut (rob) yang terjadi di kawasan pesisir telah menjadi persoalan publik yang harus ditangani oleh Pemerintah dan melalui partisipasi masyarakat. Salah satu wilayah yang tergenang banjir rob yaitu Kota Pekalongan, tergenang sejak tahun 2000 hingga sekarang. Banjir rob berdampak terhadap rusaknya sarana dan prasarana lingkungan (air bersih, persampahan, drainase, sanitasi) serta penurunan kualitas lingkungan yang ditandai dengan turunnya kualitas kesehatan masyarkat. Pemerintah Kota Pekalongan telah berupaya mengatasi persoalan banjir rob ini, baik dalam hal pengurangan risiko maupun penyelesaian secara menyeluruh. Namun kebijakan tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan banjir rob. Hal ini mengindikasikan adanya masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Penelitian ini difokuskan pada kebijakan eksisting dan persoalan kebijakan yang dihadapi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan. Analisis dilakukan dengan model analisis kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn yaitu perumusan masalah, peramalan dan rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Pekalongan sudah mengarah pada kebijakan penanggulangan banjir rob. Kebijakan tersebut meliputi aspek regulasi, kelembagaan dan kerjasama, perencanaan, anggaran dan pembangunan infrastruktur. Aspek-aspek kebijakan tersebut saling berkaitan dan saling mendukung dalam mencapai tujuannya, yaitu untuk menyelesaikan persoalan banjir rob. Namun kebijakan yang ditempuh belum bisa mengatasi seluruh persoalan yang ada dikarenakan anggaran yang tersedia kurang memadai. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, rekomendasi kebijakan yang diusulkan yaitu meminta bantuan kepada Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara rutin setiap tahun. Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga perlu mendorong partisipasi masyarakat agar percepatan penyelesaian banjir rob dapat diwujudkan, baik partisipasi dalam hal teknis maupun non teknis.

Tidal flooding that occurs in coastal areas has become a public issue that should be addressed by the Government and through community participation. One of the flooded areas is Pekalongan City, the city has been inundated since 2000 until now. Tidal floods have an impact on the destruction of environmental facilities and infrastructure (clean water, garbage, drainage, sanitation) and environmental degradation marked by declining quality of public health. The local government of Kota Pekalongan has tried to overcome the problem of this tidal flood, both in terms of risk reduction and completion as a whole. But the policy has not been able to solve the problem of tidal flooding. This indicates a problem faced by the local government. This research is focused on existing policies and policy issues faced to produce relevant policy recommendations. The analysis was carried out with a policy analysis model developed by William N. Dunn that is problem formulation, forecasting and recommendations. The results of this study indicate that the policies pursued by the local government of Pekalongan City have led to the policy of tidal flood prevention. The policy consists of regulatory, institutional and cooperation, planning, budget and infrastructure development aspect. These aspects of policy are interrelated and mutually supportive in achieving its objectives, namely to solve the problem of tidal flooding. However, the policy taken has not been able to overcome all the problems that exist because of the available budget is not adequate. To overcome budget constraints, the proposed policy recommendation is to request assistance to the Ministry of Public Works (PUPR) and the Central Java Provincial Government regularly every year. In addition, the local government of Pekalongan City also needs to encourage community participation in order to accelerate the completion of tidal floods can be realized, both in technical and non technical participation.

Kata Kunci : kebijakan, analisis kebijakan, penanggulangan banjir rob, banjir rob