IMPLEMENTASI PROSES PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MELALUI MEKANISME KEPERDATAAN

FADILAH SRI ELVIANIT, Sigid Riyanto

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai penerapan mediasi penal terhadap tindak pidana penggelapan melalui wewenang diskresi kepolisian sebagai mediator dan menjadikan restorative juctice sebagai acuan dalam penyelesaian kasus tindak pidana penggelapan, disamping itu juga mendeskripsikan dan menganalisis apakah dimungkinkan suatu tindak pidana diajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam peradilan perdata. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, yang meneliti selain pokok permasalahan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, meneliti juga bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan dilapangan, apakah masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak atau bahkan sudah tidak sesuai lagi sehingga telah adanya aturan-aturan baru yang berkembang namun belum dibukukan dengan tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara baik terhadap para ahli pidana, penyidik yang sering bersinggungan dengan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana dengan metode dokumenter maupun langsung terhadap pelaku dan korban tindak pidana Penggelapan. Penelitian ini menggunaka metode analisis kualitatif yang merupakan analisis yang berdasarkan pada realita yang ditemukan dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana Penggelapan dapat diselesaikan dengan jalur mediasi penal melalui diskresi kepolisian, namun tetap memperhatikan restorative justice yang dijadikan acuan sehingga dalam mediasi tersebut tetap pada aturan yang telah berkembang pada tingkat kepolisian dan tentu mementingkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak sehingga tidak merasa dirugikan, hal ini tentu dimulai dengan kesepakatan kedua belah pihak korban dan pelaku tindak pidana penggelapan sehingga murni tidak adanya paksaan dari kepolisian. Selain itu dimungkinkan juga diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum oleh korban yang merasa tidak perlu melewati peradilan pidana terlebih dahulu karena harus menunggu waktu yang lama namun dengan tetap memperhatikan hal-hal tertentu.Perdamaian dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan dan juga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dapat menjadi alternatif para korban, sehingga dapat memilih hal yang dapat menguntungkannya.

The purpose of this research is to analyze and describe the application of penal mediation to the criminal act of embezzlement through the authority of police discretion as mediator and make restorative juctice as a reference in the settlement of crime embezzlement case. Besides, it also describes and analyzes whether it is possible that a criminal action is filed Against the law in civil justice. This research is a normative empirical research, which examines in addition to the subject matter of the applicable legislation, examines also how the implementation of legislation in the field, whether still in accordance with the needs of the community or not or even is no longer appropriate so that the existence of the rules Newly developed but not yet firmly enumerated in the Indonesian Criminal Code. Data collection is done by literature study and good interviews to criminal experts, investigators who often intersect with penal mediation in the settlement of criminal acts by documentary method or directly to the perpetrators and victims of criminal acts of embezzlement. This research uses qualitative analysis method which is an analysis based on reality found in society. The results of this study indicate that the criminal act of embezzlement can be resolved by mediation of penal through police discretion, but still pay attention to restorative justice which is used as a reference so that in the mediation is still on the rules that have been developed at the police level and of course emphasize the sense of justice for both parties so that Do not feel disadvantaged, this is of course started with the agreement of both parties and perpetrators of criminal acts of embezzlement so that the pure absence of coercion from the police. Besides, it is also possible to file a lawsuit against the law by victims who feel that they do not have to pass the criminal justice first because they have to wait for a long time but still pay attention to certain things. Peace in the settlement of criminal acts of embezzlement and also filing lawsuits against the criminal act of embezzlement can be an alternative to the victims, so as to choose the things that can be profitable.

Kata Kunci : Kata kunci: Kesepakatan Perdamaian, Diskresi, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Keywords: Peace Agreement, Discretion, Lawsuit Against Lawsuit