TINJAUAN FILSAFAT POLITIK TENTANG RELASI MORAL DAN KEKUASAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

LISTIYONO SANTOSO, Dr. Rizal Mustansyir; Prof. Dr. Armaidv Armawi, M.Si.

2017 | Disertasi | S3 Ilmu Filsafat

Penelitian ini berjudul 'Tinjauan Filsafat Politik Tentang Relasi Moral dan Kekuasaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia'. Problem moral selalu menjadi persoalan penting dan aktual dalam pengelolaan kekuasaan. Kekuasaan memiliki tanggung jawab moral berkaitan dengan tujuan dari diselenggarakannya kekuasaan bagi kepentingan banyak orang. Namun demikian, fakta adanya kesenjangan antara moral dan kekuasaan dalam pengelolaan kekuasaan merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Masifnya praktik korupsi di Indonesia merupakan salah satu fakta adanya kesenjangan antara moral dan kekuasaan. Korupsi merupakan cerminan dari terabaikannya nilai moralitas sebagai legitimasi etis pengelolaan kekuasaan. Realitas ini menarik untuk diteliti dan diungkapkan pemaknaannya secara filosofis. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hakikat moral dan kekuasaan dalam perspektif filsafat politik dalam hubungannya dengan realitas korupsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian library research dengan objek materi penelitian tentang relasi moral dan kekuasaan, yang dihubungkan dengan fenomena korupsi di Indonesia. Objek formal penelitian ini adalah filsafat politik. Penelitian ini menggunakan metode interpretasi untuk menafsirkan secara mendalam relasi antara moralitas dan kekuasaan sehingga terungkap filsafat tersembunyi di dalamnya, yakni struktur-struktur hakiki dan norma-norma yang berperan membentuk perilaku korup. Pengungkapan relasi kekuasaan dan moralitas dalam tinjauan filsafat politik diletakkan dalam dalam rangka menempatkan kekuasaan, dalam konteks kekuasaan negara, sebagai penataan kehidupan bersama yang baik serta relevansinya pada pemberantasan korupsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral dan kekuasaan merupakan dua hal yang terkait satu sama lain. Perspektif filsafat politik memberikan penguatan bahwa kekuasaan dengan sendirinya berdimensikan moral. Nilai moralitas dalam kekuasaan terletak pada terpenuhinya legitimasi etis untuk menjamin kesejahteraan umum. Kekuasaan merupakan ruang pengabdian seseorang kepada kepentingan yang lebih luas. Kekuasaan tidak sekedar pemenuhan hasrat pribadi, melainkan hasrat publik. Setiap kekuasaan politik didalamnya bersembunyi moral publik yang tidak terelakkan berupa kepentingan orang-orang yang dikuasainya atau warga negara. Kekuasaan merupakan alat negara yang menjalankan peran penting dalam rangka mempercepat tercapainya tujuan bernegara. Dengan demikian, pemberantasan korupsi hanya mungkin dilakukan melalui pendekatan komprehensif. Tidak hanya pendekatan hukum dan politik sebagaimana banyak dilakukan, melainkan juga pendekatan kebudayaan dalam rangka menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik dalam pengelolaan kekuasaan.

This study was titled by Review of Political Philosophy of Relation Between Moral and Power to Fight Against Corruption in Indonesia. Problem of moral is always become important and actual problem related to the aim of power management. Power has moral responsibility related to the aim ofpower implementation for people's interest. However, the fact of discrepanciesbetween moral and power in the power managemet is undeniable fact. The massive of corruption practices I Indonesia is un of facts of moral and power discrepancies. Corruption is a reflection of the ignored morality values as an ethical legitimation of power management. This reality is interested to be researched and expressed its philosophic meanings. This study was conducted to express the moral and power essence in perspective of political philosophy related to the reality of corruption in Indonesia. This study was a library research using object of research of moral and power relation that was related to the corruption phenomenon in Indonesia. The formal object on this study was political philosophy. This research used the method of interpretation to get deeply interpretation of the relation between morality and power so that it could express the hidden philosophy inside: structures of the truth and norms that built the behavior of corruption. In review of political philosophy, the expression of moral and power relation was located in order to place power in the contex of state powership as a good arrangement of life with the relevancies of the fight against corruption in Indonesia. The study results showed that moral and power werethe two things that were related each other. The perspective of political philosophy has supported the assumption that power had moral dimension by itself. The morality value in power was located in the fulfillment of ethical legitimation to ensure the public prosperity. Power was someone's room of service in a boarder interest. Power is not only an individual willing but it is already public willing. In each political power, it has hidden and not avoided public moral of the interest of people or citizens. Power is a state's tool to perform important role in order to accelerate the accomplishment the aim of having country. Therefore, fighting against corruption could only be performed through comprehensive approaches. It would not only throughlaw and political approaches such as generally performed, but also through cultural approache to create good traditions in the power management.

Kata Kunci : political philosophy, power, corruption, moral, filsafat politik, kekuasaan, korupsi