Tata Kelola Lahan Pasca Tumpangsari di Lereng Timur Gunung Lawu BKPH Lawu Selatan KPH Lawu DS

ROCHIM ANGGA K S, Priyono Suryanto; Laksmi A. Savitri

2017 | Tesis | S2 Ilmu Kehutanan

Pulau Jawa sebagai tempat tinggal 57,5% penduduk Indonesia merupakan pulau padat penduduk yang aktivitas perekonomiannya tinggi dan selaras dengan kebutuhan sumber daya alam sebagai daya dukung kehidupan banyaknya penduduk tersebut. Kebutuhan untuk hidup semakin tinggi, tetapi lahan semakin sempit, sehingga lahan hutan yang tersisa terdesak terlebih oleh masyarakat sekitar hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengelola kawasan BKPH Lawu Selatan dalam mengelola hutan produksi dan hutan lindung, mengetahui cara masyarakat mengakses pemanfaatan lahan hutan, dan mengetahui bentuk adaptasi kebijakan pengelola hutan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sarangan dan Desa Genilangit, kawasan BKPH Lawu Selatan, KPH Lawu DS pada bulan Maret s.d. Mei 2017. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik. Analisa deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan bentuk kebijakan dan adaptasinya dalam pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, berikut pada cara masyarakat mengakses lahan hutan. Praktek tumpangsari berkelanjutan dari awal penanaman hingga akhir daur tegakan menjadi salah satu bentuk adaptasi kebijakan pengelola hutan yang mekanisme aksesnya cukup jelas dan terbuka untuk masyarakat sekitar hutan. Tumpangsari berkelanjutan pada hutan produksi memiliki pola yaitu tumpangsari masa kontrak, tumpangsari hijauan makanan ternak, dan pola tumpangsari pemanfaatan lahan di bawah tegakan. Tumpangsari pada hutan lindung dicirikan dengan pola tumpangsari hutan lindung curam dan pola tumpangsari hutan lindung landai. Kejelasan mekanisme akses sumber daya hutan, kebijakan, dan peran para aktor menjadi bagian penting dalam mewujudkan tumpangsari berkelanjutan dan berkeadilan.

Java Island as a residence 57,5% of Indonesia�s Population is a densely populated Island with high economic activity and in harmony with the needs of natural resources as the carrying capacity of the Population. The need for life is higher, but the land is narrower, so that the remaining forest land is pushed harder by the people around the forest. The objective of this research is to know the policy of BKPH Lawu Selatan management in managing production forest and protection forest, to know how people access the forest land use, and to know form of forest management policy adaptation. The research was conducted in Kelurahan Sarangan and Desa Genilangit, BKPH Lawu Selatan area, KPH Lawu DS in March until May 2017. This is a qualitative research with an intrinsic case study approach. Qualitative descriptive analysis is used to describe the form of policy and its adaptability in the management of production and protection forest areas, as well as the way communities access the forest land. The practice of sustainable intercropping from the beginning of planting to the end of the plant cycle becomes one of the forms of forest management policy adaptation whose access mechanism is clear and open to forest communities. Sustainable intercropping on production forests has a pattern of intercropping, intercropping of forage, and intercropping patterns under the forest stands. Intercropping in protected forest is characterized by intercropping pattern of steep protected forest and intercropping pattern of slopes of protected forest. The clarity of forest resource access mechanisms, policies, and the role of actors is an important part of realizing sustainable and equitable intercropping.

Kata Kunci : Tata Kelola Lahan, Tumpangsari, Akses Sumber Daya Hutan