PENGELOLAAN PARIWISATA WARISAN BUDAYA DI KAWASAN KRATON RATU BOKO

MARIA TRI WIDAYATI, Prof.Dr.Heddy Shri Ahimsa Putra,MA,M.Phil;Prof.Dr.Phil.Janianton Damanik,M.Si;Prof.Dr.Ir.Chafid Fandeli,M.S

2017 | Disertasi | S3 Kajian Pariwisata

Penelitian ini dilatarbelakangi tanggapan terhadap isu pengelolaan Kawasan Kraton Ratu Boko sebagai daya tarik wisata. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) menganalisis pengelolaan pariwisata warisan budaya di Kawasan Kraton Ratu Boko, 2) menganalisis partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata warisan budaya di Kawasan Kraton Ratu Boko, 3) mengetahui permasalahan dalam pengelolaan Kawasan Kraton Ratu Boko, dan 4) merumuskan/menyusun model pengelolaan pariwisata warisan budaya yang sesuai bagi pengelolaan Kawasan Kraton Ratu Boko. Penelitian ini bercorak penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara: 1) Observasi, 2) wawancara mendalam, 3) dokumentasi, dan 4) Focus Group Discussion (FGD). Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan pariwisata warisan budaya di Kawasan Kraton Ratu Boko belum mencapai hadil maksimal dan belum melibatkan pemangku kepentingan lain agar mereka mendapatkan manfaat secara langsung. Indikator yang ditetapkan belum sepenuhnya terpenuhi. Pengelolaan Pariwisata Warisan Budaya di Kawasan Kraton Ratu Boko belum maksimal karena masing-masing pemangku kepentingan belum terlibat dan masih terdapat ketidak puasan pada masyarakat setempat terhadap proses pengelolaan. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata warisan budaya di Kawasan Kraton Ratu Boko dibedakan menjadi: 1) Pemangku kepentingan yang terlibat langsung, dan 2) Pemangku kepentingan yang tidak terlibat secara langsung. Pemangku kepentingan yang terlibat langsung bertindak sebagai pengelola daya tarik utama yang terdiri dari PT TWC BPRB dan BPCB Yogyakarta, dan sebagai pengelola daya tarik penunjang dan kawasan yang terdiri dari Bappeda Kabupaten Sleman, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, Pemerintah Desa Bokoharjo serta Desa Sambirejo. Pemangku kepentingan yang tidak terlibat secara langsung terdiri dari lembaga pendidikan, Asosiasi usaha pariwisata, dan masyarakat setempat. Permasalahan dalam pengelolaan Kawasan Kraton Ratu Boko antara lain: 1) penguasaan tanah di situs Kraton Ratu Boko, 2) konflik masalah jalan kampung di kompleks gua, 3) masyarakat setempat merasa tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan, 4) petugas di pintu masuk tidak memberikan toleransi kepada warga, 5) pemanfaatan lingkungan situs untuk menggembala ternak, 6) pengelola berasal dari kementerian yang berbeda, serta kepentingan yang berbeda pula, 7) koordinasi di tingkat bawah/lapangan belum maksimal, 8) PT TWC BPRB dan BPCB DIY belum sepenuhnya melibatkan pemangku kepentingan lain dalam pengelolaan Taman Wisata Kraton Ratu Boko, 9) terjadi ketidakseimbangan antara pelestarian dan pemanfaatan. Model pengelolaan yang sesuai untuk Kawasan Kraton Ratu Boko adalah model kolaborasi antar pemangku kepentingan yang dapat diimplementasikan dalam bentuk mengidentifikasi kepentingan bersama pemangku kepentingan agar pengelolaan pariwisata warisan budaya dapat berhasil.

This research is based on the response to the issue of the management of Ratu Boko Palace as a tourist attraction. The research objectives were as follows: 1) To analyze the management of cultural heritage tourism in Ratu Boko Palace area; 2) To analyze the participation of the stakeholders in the management of cultural heritage tourism in Ratu Boko Palace area; 3) To find the problems in the management of Ratu Boko, and 4) To formulate / arrange cultural tourism management model that suitable for the management of Ratu Boko Palace area. This research used qualitative descriptive research. Data collection was conducted by: 1) Observation, 2) In-depth interview, 3) Documentation, and 4) Focus Group Discussion (FGD). This study found that the management of cultural heritage tourism in Ratu Boko Palace area had not achieved maximum results, and had not involved other stakeholders in order to benefit directly. The specified indicators had not been fully met. Management of cultural heritage tourism in Ratu Boko Palace had not been maximized because each stakeholder had not been involved, and there were still dissatisfaction with the local community on the process. Stakeholders involved in the management of cultural heritage tourism in the Ratu Boko Palace area had been divided into: 1) Stakeholders directly involved, and 2) Stakeholders who were not directly involved. Directly-involved- stakeholders acted as managers of the main attraction consisting of PT TWC BPRB and BPCB Yogyakarta, and as managers of supporting and regional attractions comprising Regional Planning Board of Sleman Regency, Sleman Regency Tourism Office, Bokoharjo Village Government, and Sambirejo Village Government. Not-directly- involved-Stakeholders consisted of educational institutions, tourism business associations, and local communities. Problems in the management of Ratu Boko Palace area include: 1) Land tenure at Ratu Boko Palace site, 2) problem conflict of village road in the cave complex, 3) Local community felt that they had never been involved in management, 4) Officer at the entrance did not give tolerance (5) Utilization of the site for feeding the cattle, 6) Managers came from different ministries, as well as different interests, 7) Coordination at lower level / field had not been maximum yet, 8) PT TWC BPRB and BPCB DIY had not yet fully involved other stakeholders in the management of Ratu Boko Palace Tourism Park, 9) There was an imbalance between conservation and utilization. Appropriate management model for Ratu Boko Palace area was a collaborative model among stakeholders that could be implemented in the form of identifying stakeholder interests in order to successfully manage cultural heritage tourism.

Kata Kunci : Pengelolaan, warisan Budaya, pariwisata warisan budaya.