Peran Pemantau Independen dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Indonesia

MOH. ZAINURI HASYIM, Dr. Ahmad Maryudi, S.Hut., M.For.; Dr. Ir. Ris Hadi Purwanto, M.Agr.Sc

2017 | Tesis | S2 Ilmu Kehutanan

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia. Sistem ini dibangun melalui pendekatan multi-pihak bidang kehutanan yang mencakup pemerintah, akademisi, perusahaan, dan masyarakat sipil sejak 2001. Upaya ini kemudian menjadi bagian dari Forest, Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) dalam Voluntary Partnership Agreement (VPA) dengan Uni Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemantau independen dalam SVLK serta implikasinya terhadap perbaikan sistem pranata dan tata kelola kehutanan di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif terapan dengan menggunakan cara triangulasi untuk pengembangan validitas data. Sedangkan analisis data dilakukan dengan metode analisis interaktif. SVLK adalah satu-satunya sistem yang menempatkan masyarakat sipil dalam sebuah instrumen perbaikan tata kelola kehutanan. Keberadaan pemantau independen dengan kegiatan pemantauannya terhadap SVLK memberikan dampak baik terhadap upaya perbaikan sistem ini. Kelemahan dalam SVLK yang terkait dengan pemantau independen adalah aturan tentang pemantauan, praktik terhadap akses data dan informasi, dan kesepahaman tentang persyaratan dan wewenang dalam penyampaian laporan keluhan. Selain itu, rendahnya jumlah pemantauan SVLK yang dilakukan oleh pemantau independen dibandingkan jumlah sertifikasi menjadikan penilaian bahwa kinerja PI kurang aktif karena ukuran keaktifannya adalah jumlah pemantauan dan pelaporan keluhan sebagaimana prosedur dalam SVLK. Dari sisi internal, Pemantau Independen masih memiliki kendala yakni interaksi dengan stakeholder lain dalam SVLK, kapasitas pemantau, dan keberlanjutan pendanaan. Aspek keberlanjutan pemantauan tidaklah hanya sebatas kesinambungan pendanaan untuk kegiatan pemantauan, tetapi juga mencakip keberterimaan para stakeholders SVLK. Potensi perluasan sasaran pemantauan dapat dilakukan melalui perluasan cakupan skema sertifikasi SVLK ke bidang-bidang lainnya seperti pada tata kelola tambang, sawit, dan lainnya.

The Timber Legality Assurance System (TLAS) is part of efforts to improve forestry governance in Indonesia. The system was developed through a multi-stakeholder approach that includes government, academia, corporations, and civil society since 2001. This effort then becomes part of Forest, Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) in the Voluntary Partnership Agreement (VPA) with EU. This study aims to examine the role of independent monitors in SVLK as well as its implications for the improvement of forest governance and systems in Indonesia. The research method used is applied qualitative research using triangulation method for the development of data validity. While the data analysis is done by interactive analysis method. SVLK is the only system that puts civil society in an instrument for improving forest governance. The existence of independent monitors with their monitoring activities on SVLK has a good impact on the improvement of this system. Weaknesses in SVLK associated with independent monitors are monitoring regulation, practice of access to data and information, and an understanding of the requirements and authority in the delivery of complaint reports. In addition, the low number of SVLK monitoring performed by independent monitors compared to the number of certifications be judged that independent monitors performance is less active because of the measure is the number of monitoring and complain report as is the procedure in SVLK. Internally, independent monitors still have constraints, interaction with other stakeholders in SVLK, monitoring capacity, and funding sustainability. The monitoring sustainability aspect is not only about the sustainability of funding for monitoring activities, but also the acceptability of SVLK stakeholders. The potential for expansion of monitoring objectives can be done through extending the scope of SVLK certification schemes to other areas such as mine, palm oil, and others.

Kata Kunci : SVLK, pemantau independen, FLEGT-VPA, partisipasi, independent monitor, participation