Studi Formulasi dan Implementasi Penganggaran Partisipatif di Pemda Seoul, Korsel

Lee, Suk Kyung, Dr. Nunuk Dwi Retnandari, M.Si.

2017 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

PB (Participatory Budgeting) yang melibatkan masyarakat dalam proses anggaran publik telah menjadi salah satu instrumen partisipatif yang paling sukses dalam 20 ~ 30 tahun terakhir. PB tersebut memungkinkan warga untuk menegosiasikan alokasi anggaran dan prioritas investasi dengan pemerintah. PB tersebut bertujuan untuk membawa transparansi dan akuntabilitas pada praktek anggaran tradisional. Program PB itu telah banyak dilaksanakan dalam pemerintah secara internasional sejak tahun 1989 saat pemerintah daerah Porto Alegre, Brasil pertama kali melaksanakannya di dunia. Di Korsel, pemerintah daerah Buk-Gu, provinsi Gwangju pertama kali melaksanakan PB pada tahun 2004, kemudian pemerintah pusat mengesahkan undang-undang yang mewajibkan penerapan program PB kepada seluruh pemda pada tahun 2011. Akibatnya, saat ini seluruh pemerintah daerah di Korsel telah melaksankan PB walaupun cara implementasinya berbeda satu sama lain. Penelitian ini menganalisis formulasi dan implementasi PB di Seoul, Korsel dengan menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada studi dokumentasi. Program PB di Seoul sedang menarik perhatian di Korsel karena memberikan lebih banyak kesempatan partisipasi dalam PB kepada warga daripada pemda lain di Korsel, serta sebagai ibu kota, kebijakan pemda Seoul sangat penting karena mempunyai pengaruh yang paling tinggi terhadap pemda lain di Korsel. Waktu penelitian adalah dari tahun 2010 sampai Mei, tahun 2012 saat pemda Seoul mengesahkan perda PB untuk formulasi PB dan dari tahun 2012 sampai tahun 2016 untuk implementasi PB. Studi ini menemukan bahwa sebelum mulai membuat perda PB, pemda Seoul telah menghadapi banyak tuntutan terhadap implementasi PB. Tuntutan tersebut datang dari dua aliran, yaitu, aliran politis yang mementingkan partisipasi warga dalam proses kebijakan publik dan kondisi keuangan pemda yang semakin buruk. Dalam situasi itu, pergantian gubernur Seoul pada tahun 2011 memicu pemda Seoul untuk mulai formulasi PB. Kemudian, dalam proses pembuatan perda PB, para CSO yang telah banyak mengetahui PB juga berpartisipasi, sehingga perda PB di Seoul dapat menunjukkan partisipasi yang tinggi. Dalam proses implementasi PB, pemda Seoul berusaha untuk meningkatkan partisipasi warga dengan meningkatkan kerepresentatifan dan keahlian. Contohnya, untuk kerepresentatifan, kebanyakan anggota panitia PB terpilih secara acak melalui open recruitment, untuk keahlian, mewajibkan sekolah anggaran, dan untuk meningkatkan jumlah partisipan, membuka seluruh informasi dan memberikan banyak kesempatan partisipasi seperti e-voting. Hasilnya, jumlah partisipan mencapai 1% antara seluruh penduduk Seoul.

Since its first implementation in Porto Alegre, Brazil in 1989, Participatory Budgeting has been widely implemented by many governments around the world. In South Korea, since the Buk-Gu government, Gwangju province first implemented PB in 2004, the central government revisied a law mandating the implementation of PB to all local governments in 2011. As a result, all local governments in South Korea have implemented PB although the way implementation is different. This research analyzes the policy formulation and implementation of participatory budgeting in Seoul by using qualitative methods focusing on document research. The participatory budgeting in Seoul is attracting attention in South Korea as it provides more opportunity for participation to citizens than any other local governments in South Korea, and as a capital city, the policies of Seoul government are very important because they have the highest influence on other local governments in South Korea. The target time for this research is from 2010 until May 2012 when the Seoul government enacted the PB regulation for policy formulation, and from 2012 until 2016 for policy implementation. The results of the research show that Seoul government had already faced many demands for the implementation of PB before the regulation on PB was enacted. These demands are the result of two flows, that is, a political flow that regards citizen participation in the process of public policy as important and the worsening financial condition of the local government. In this situation, the change of Seoul mayor in 2011 has led the Seoul government to start policy formulation for PB. In the process of making the regulations, the CSOs that already studied a lot about PB also participated in this process. So, Seoul government has maden regulation on PB with high level of citizen participation. After regulation on PB was enacted, during the implementation of PB, Seoul government seeks to increase the level of citizen participation by enhancing its representativeness dan expertise. For example, Seoul government randomly select most of the PB committee members through open recruitment for representatives, make compulsory lessons in budgets school for expertise, and disclose all information and provide more opportunities for participation such as e-voting to increase the number of participants. As a result, the number of e-voting participants reached about 1% among the total population of Seoul.

Kata Kunci : Kata Kunci : Formulasi & Implementasi PB(Participatory Budgeting), Penganggaran Partisipatif, Partisipasi, Seoul