Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Wanita yang Bekerja di Indomaret di Kabupaten Sleman oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans DIY

AFIF FAIZUL FITHRAH, Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Indomaret adalah salah satu perusahaan ritel terbesar di Indonesia dan memiliki lebih dari ratusan toko di seluruh negara. Posisi tersebut menuntut perusahaan untuk melayani konsumen kapanpun mereka membutuhkannya. Dengan demikian, melihat perkembangan perusahaan ritel Indomaret yang melebar di Kabupaten Sleman, aspek ekonomi bukan satu-satunya masalah yang perlu mendapat perhatian. Memiliki banyak toko ritel tidak hanya membutuhkan banyak modal, tapi juga cukup pekerja membuat toko menjalankan fungsinya. Belum lagi jika melihat-lihat toko ritel buka 24 jam sehari selama 7 hari dalam seminggu, dengan memperhatikan keterbatasan jam kerja maksimal antara 7 sampai 8 jam sehari, minimal membutuhkan 3 shift kerja yang berbeda untuk setiap toko ritel. Tentunya bukan hal yang mudah untuk melindungi hak-hak pekerja di dalamnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menghormati pekerja wanita yang bekerja di Indomaret, Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa instrumen hukum yang ada untuk melindungi kepentingan dan hak pekerja perempuan berjalan dengan baik atau tidak di lapangan. Penulisan ini berfokus pada pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan oleh perusahaan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa jauh perlindungan hukum diberikan kepada pekerja wanita yang bekerja di Indomaret di Kabupaten Sleman dan sejauh mana Staf Pengawasan Ketenagakerjaan mengawasi pekerja perempuan, menyelesaikan masalah yang ada yang ada dalam penelitian dan bagaimana mencegah masalah seperti itu di masa depan Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jumlah pelanggaran hak pekerja perempuan yang bekerja di Indomaret di Kabupaten Sleman yang terjadi tidak sepenuhnya bagi pengusaha / perusahaan untuk disalahkan. Terkadang kurangnya wawasan pekerja wanita juga berpengaruh besar. Masalah lainnya adalah kurangnya Staf Pengawas Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan. Di sisi lain, karena kurangnya tenaga pengawas, kemampuan untuk memberikan perlindungan hukum sangat berkurang.

across country. Such position demands the company to serve consumers whenever they need. Thus, seeing from the development of Indomaret retail company that spreading in Sleman District, economic aspect is not the only problem that need attention. Having many retail stores not only requires a lot of capital, but also enough workers to make the store run its function. Not to mention if looking at retail stores are open 24 hours a day for 7 days a week, with attention to the limitation of maximum working hours between 7 to 8 hours a day, would need at least 3 different work shifts for each retail store. Certainly not an easy thing to protect the rights of workers in it in accordance with applicable legislation. With respect for women labor who work in Indomaret, The Employment Supervisory of The Provincial Labor and Transmigration Office plays an important role in ensuring that existing legal instruments to protect the interests and rights of women workers are well underway or not in the field. This law writing focuses on the government supervision of the implementation of legal protection to women workers by company based on The Labor Law. The purpose of this research is to analyze how far has the legal protection been given to female workers who work in Indomaret in Sleman District and how far did the Employment Supervisory Staff supervise female workers, solve the existing problems found in the research and how to prevent such problem in the future. Based on the results of the research, it can be concluded that the number of violations of the rights of female workers working in Indomaret in Sleman District that occurred not entirely for employers / companies to blame. Sometimes the lack of insight of women workers is also of great influence. Other problems are the lack of The Employment Supervisory Staff in providing legal protection for female workers. On the other hand, due to the lack of supervisory personnel, the ability to provide legal protection is greatly diminished.

Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Buruh, Perempuan