PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TETAP YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA TIDAK DIBUATKAN SECARA TERTULIS OLEH PENGUSAHA (STUDI KASUS DI PABRIK TEPUNG BUMBU RIZQIYYA FOOD)

FADIL AKBAR, Prof. Dr. Ari Hermawan, S.H., M.Hum

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Praktek di lapangan, masih ditemukan hubungan kerja tidak tertulis bagi pekerja/buruh, dan pekerja/buruh tetap saja belum mendapat surat pengangkatan dari pihak pengusaha seperti yang dikehendaki oleh Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), meskipun statusnya sudah merupakan pekerja tetap. Suatu kasus terjadi di sebuah pabrik tepung bumbu RIZQIYYA Food di bidang produksi tepung bumbu di Kabupaten Bantul, dengan kondisi perjanjian kerja tidak tertulis oleh pengusaha, dalam perjalanan waktu terdapat adanya pemutusan hubungan kerja terjadi pada tahun 2015 terhadap salah satu pekerja/buruh tetap di perusahaan tersebut. Peneliti tertarik untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja tetap apabila terjadi pemutusan hubungan kerja dengan perjanjian kerja yang tidak tertulis di pabrik tepung bumbu RIZQIYYA Food. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengusaha tidak membuatkan surat pengangkatan bagi pekerja yang hubungan kerjanya menggunakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dalam bentuk tidak tertulis. Pekerja tetap dengan perjanjian kerja tidak tertulis yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri atas kehendak sendiri sehingga tidak memperoleh perlindungan hukum dari pengusaha karena pengunduran dirinya tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hasil penelitian dalam kasus pengunduran diri seorang pekerja ini tidak mendapat perlindungan hukum karena tidak memenuhi ketentuan normatif terkait rentang waktu selambat-lambatnya 30 hari ketika pengajuan permohonan pengunduran diri. Namun, praktek yang ditemukan di lapangan bahwa pekerja yang mengundurkan diri, dan ternyata pihak pengusaha tetap memberikan apa yang ia sebut pesangon. Hal ini bukan karena kewajiban oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi hanya dianggap sebagai kebaikan hati berupa tanda kasih saja dari pengusaha. Kata kunci: Perlindungan hukum, Pekerja tetap, perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja.

Practice in the field, it is still found an unwritten working relationship for workers / laborers, and workers / laborers still have not received letters of appointment from employers as desired by Article 63 of Law Number 13 Year 2003, even though the status is already a permanent worker. A case occurred at the spice flour factory RIZQIYYA Food in Bantul Regency, with the condition of unscheduled employment agreement by the employer, in the course of time there is a termination of employment occurred in 2015 against one of the workers / permanent workers in the company. Researchers are interested to know the legal protection for permanent workers in the event of termination of employment with an unwritten labor agreement at the spice plant of RIZQIYYA Food. The results of the study indicate that the employer does not make an appointment letter for permanent workers whose employment relates to an unspecified term employment agreement (PKWTT) in an unwritten form. Permanent employee with an unwritten work agreement that is terminated due to the resignation of his / her own will so as not to obtain legal protection from the employer because his resignation is not valid according to the Law Number 13 Year 2003. The results of the research in the case of the resignation of a worker This does not meet the normative requirement regarding the timeframe not later than 30 days when the application for resignation is made. However, the practice found in the field that workers are resigned, and it turns out the employer still provide severance pay. This is not because of the obligation by the laws and regulations, but only considered as kindness in the form of a sign of love from the employer. Keywords: Legal protection, Permanent workers, Employment agreements

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Pekerja tetap, perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja.