SIKAP DAN PERILAKU WAJIB PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI DOKTRIN HERBERT KELMAN
HATMA PRIZA AKBAR, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.
2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUMPenelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan untuk mengetahui sikap dan perilaku wajib pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ditinjau dari Doktrin Herbert Kelman, juga untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak BPHTB. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian yang bersifat empiris. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian tersebut adalah dengan menggunakan kuisioner, wawancara kepada narasumber, dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini diperoleh 2 (dua) kesimpulan. Pertama, Sikap dan perilaku Wajib Pajak BPHTB di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan kewajiban BPHTB tergolong sebagai Compliance Attitude, yaitu membayar BPHTB hanya karena takut dikenai sanksi, dan hanya untuk mendapatkan sertipikat atau akta. Hal ini dapat dilihat dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Kedua, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan Internalization Attitude dalam pembayaran BPHTB, berupa sosialisasi kepada Wajib Pajak melalui media cetak, radio, maupun televisi, dan memberikan rangsangan kepada Kepala Desa/Kelurahan dan Camat dalam memotivasi masyarakat untuk membayar pajak. Namun begitu, upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sleman masih kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah lain yang dapat menjawab atas permasalahan yang muncul. Partial Earmarking Tax menjadi solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan ini. Kata Kunci: Sikap dan Perilaku, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Kesadaran dan Kepatuhan, Herbert Kelman, Partial Earmarking Tax.
The research in this Legal Thesis have purposes that objectively to know the attitudes of acquisition duty of right on land and building taxpayers in Sleman, Special Region of Yogyakarta, based on Herbert Kelman's Doctrine, and also to know the efforts made by Sleman government to increase awareness and taxpayer compliance of acquisition duty of right on land and building. This research uses empirical research, which is done by examining the primary data and the secondary data. The materials research obtained from using questionnaires, interviews, and literature study. This research uses descriptive analysis. The results of research and discussion in the writing of this law obtained 2 (two) conclusions. First, the attitudes of acquisition duty of right on land and building taxpayers in Sleman, Special Region of Yogyakarta, in performing taxation obligations is classified as Compliance Attitude, ie paying only toavoid specific punishments, and only to get specific rewards such as certificate. This can be seen from field research conducted by researcher. Secondly, the District Government has made efforts to realize Internalization Attitude, in the form of socialization to Taxpayers through newspaper, radio, and television media, and provide stimulation to the Village Chief and Subdistrict Chief in motivating people to pay taxes. However, the efforts made by district government are still less effective and efficient. Therefore it is necessary to do another step that can answer for the problems that arise. Partial Earmarking Tax becomes the right solution to answer this problem. Keyword: Taxpayers attitudes, Acquisition Duty of Right on Land and Building, Awareness and Compliance, Herbert Kelman, Partial Earmarking Tax.
Kata Kunci : Sikap dan Perilaku, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Kesadaran dan Kepatuhan, Herbert Kelman, Partial Earmarking Tax.