IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI PUSKESMAS PANJATAN I KULON PROGO

DEDY WINARNO, Longgina Novadona Bayo, S.I.P., M.A.

2017 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Jaminan kesehatan menyangkut hajat hidup orang banyak dan negara memiliki kewajiban untuk memberikan akses pada semua masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemerintah membentuk BPJS Kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Puskesmas Panjatan I merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang saat ini ikut dalam program BPJS Kesehatan. Sertifikasi ISO yang telah diraih sejak tahun 2008 merupakan suatu prestasi bahwa puskesmas ini termasuk fasilitas kesehatan yang telah sesuai dengan standar nasional. Sebagai salah satu puskesmas yang bermutu, tentunya hambatan dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, peneliti tertarik membahas implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Puskesmas Panjatan I Kulon Progo. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan penelaahan serta pemanfaatan dokumen. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana faktor sumber daya dan struktur birokrasi memengaruhi implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Puskesmas Panjatan I. Berdasarkan pada temuan penelitian tentang hasil implementasi kebijakan BPJS Kesehatan, didapat bahwa implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Puskesmas Panjatan I belum maksimal. Dikatakan belum maksimal karena ada beberapa aspek dalam pelaksanaannya yang belum terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Puskesmas Panjatan I tidak berhasil maksimal. Faktor tersebut adalah penentuan tarif yang tidak tepat dan struktur birokrasi yang terlalu panjang. Berdasarkan kedua faktor tersebut, peneliti membuat rekomendasi kebijakan agar kebijakan BPJS Kesehatan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Rekomendasi kebijakan yang disusun peneliti yaitu menentukan tarif yang sesuai dengan kondisi lapangan dan reformasi struktur birokrasi.

Health insurance concerns life intention of many people. A country has obligation to give access for all citizens to get the health insurance. By using UU No. 24 of 2011 about Badan Penyelenggara Jaminan Sosial as the foundation, the government has constructed BPJS Kesehatan. The function of BPJS Kesehatan is implementing health insurance program nationally based on insurance principle and equity principle. While the objective of BPJS Kesehatan is guarantying the participants to obtain the benefits of health care and protection in fulfilling basic requirements of health. Puskesmas Panjatan I is one of the health facilities that participates in BPJS Kesehatan program at the moment. ISO certification that has been achieved since 2008 shows that this local government clinic is one of the health facilities that qualifies the national standard requirements. As one of high quality local government clinics, the inhibitions in the implementation of BPJS Kesehatan have to be minimized. Therefore, it is interesting to discuss the policy implementation of BPJS Kesehatan in Puskesmas Panjatan I Kulon Progo. This research used qualitative research method by using primary data and secondary data. For the purpose of collecting data, it was done by observations, interviews, and documents research. The problem formulation of this research was how resources and bureaucratic structure factors affect the policy implementation of BPJS Kesehatan in Puskesmas Panjatan I Kulon Progo. Based on the finding of research about the result of policy implementation of BPJS Kesehatan, the policy implementation of BPJS Kesehatan in Puskesmas Panjatan I has not been maximized yet. It is said like that because there are some aspects in the implementation that have not been fulfilled yet. The result of the research has showed that there are two factors that influence the unmaximized work of policy implementation of BPJS Kesehatan in Puskesmas Panjatan I. Those factors are the inappropriate tariff formulation and the very long bureaucratic structure. Based on both factors, the policy recommendations can be arranged for the better policy of BPJS Kesehatan in the future. The policy recommendations are formulating the tariff that appropriates to the field condition and reformating the bureaucratic structure.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, BPJS Kesehatan, Puskesmas Panjatan I