ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta)

RIFQI NUR PRATAMA, Abdul Halim, Prof., Dr., M.B.A., Ak., CA.

2017 | Skripsi | AKUNTANSI

INTISARI Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di instansi/lembaga pemerintah seluruh Indonesia merupakan upaya perbaikan terkait akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kota Yogyakarta merupakan salah satu pemerintah daerah yang mendapat nilai/predikat baik berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan dipilih sebagai objek penelitian untuk dianalisis sejauh mana penerapan SAKIP yang dilakukan serta digunakan sebagai contoh daerah lain karena masih banyak instansi/lembaga pemerintah yang masih mendapat predikat kurang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan SAKIP serta mengidentifikasi dan mendeskripsikan upaya perbaikan dan optimalisasi penerapan SAKIP yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah penerapan SAKIP di Kota Yogyakarta secara umum telah berjalan baik. Namun, masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Terdapat lima kendala yang ditemui, yakni belum tersinerginya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan SAKIP, belum adanya regulasi yang mengatur dan memaparkan secara jelas tentang kriteria penilaian atau indikator kinerja, masih kurangnya koordinasi serta komitmen untuk menyatukan pandangan dan arah tujuan, pemahaman mengenai substansi SAKIP secara menyeluruh masih rendah, serta pemanfaatan LAKIP yang masih sebatas untuk pemenuhan kewajiban pelaporan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta juga berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan perbaikan penerapan SAKIP, yakni dengan mengupayakan perencanaan secara matang dan terkoordinir serta mengupayakan perbaikan regulasi dari pusat. Selain itu, pengelolaan SDM juga dilakukan untuk peningkatan kompetensi. Upaya ke arah integrasi sistem juga menjadi bahasan yang hendak diwujudkan, di samping tetap melakukan pengendalian dan evaluasi. Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, kinerja, pemerintahan, evaluasi, kendala, optimalisasi

ABSTRACT The practice of Government Institution Performance Accountability System (SAKIP) in government institutions throughout Indonesia is an improvement effort related to accountability and transparency in governance. Yogyakarta is one of the local governments that got good grades based on the evaluation results from the Ministry of Administrative Reform and Bureaucracy Reform and selected as the object of research to analyze the extent to which the implementation of SAKIP is done and used as an example of other areas because there are still many local governments/institutions that still get bad grade. The purpose of this study is to identify and analyze the factors that become obstacles in the implementation of SAKIP, and also to identify and describe the efforts to improve and optimize the implementation of SAKIP conducted by the Yogyakarta City Government. The result of this research is the practice of SAKIP in Yogyakarta City in general has been running well. However, there are still obstacles in the implementation. There are five obstacles encountered, that is the lack of regulation that controls the implementation of SAKIP, there’s not yet the regulations that regulate and explain clearly about the criteria of assessment or performance indicators, the lack of coordination and commitment, the understanding of the substance of SAKIP in overall still low, and the benefit of LAKIP which still limited to fulfillment of reporting obligation. The results also show that the Yogyakarta City Government is also to make a try to overcome these problems by improving the implementation of SAKIP, i.e. by doing careful and coordinated planning and seeking regulatory improvements from the central goverment. In addition, the human resource management is also done to improve the competence. The efforts towards system integration also become the discussion that will be realized, in addition to maintaining control and evaluation. Keywords: accountability, transparency, performance, governance, evaluation, constraints, optimization

Kata Kunci : Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, kinerja, pemerintahan, evaluasi, kendala, optimalisasi Keywords: accountability, transparency, performance, governance, evaluation, constraints, optimization