PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT RELEVANSINYA DENGAN PENGENDALIAN DEMAM BERDARAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINARJATI EKA PUSPITASARI, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si ; Prof. Dr. KRT. Adi Heru Husodo, M. Sc., DCN

2017 | Disertasi | S3 Ilmu Hukum

Penelitian disertasi ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia serta pentingnya komponen lingkungan sebagai salah satu faktor kesehatan lingkungan sehingga diperlukan dalam upaya pengendalian demam berdarah di Daerah Istimewa Yogyakarta; mengkaji implementasi pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam upaya pengendalian demam berdarah di Daerah Istimewa Yogyakarta; serta mengkaji model peraturan hukum dalam pengendalian demam berdarah di Daerah Istimewa terkait dengan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melakukan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui upaya promotif, preventif, protektif, kuratif, disability limitation, dan rehabilitatif berdasarkan nilai paguyuban dan kearifan lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data dianalisis secara preskriptif, dengan menggunakan logika induktif. Lokasi penelitian meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa: Pertama, pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat relevansinya dengan upaya mengendalikan demam berdarah di Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan untuk melindungi setiap orang mendapatkan akses kesehatan lingkungan meliputi aspek lingkungan, kimia, medis serta sosial. Hak asasi manusia wajib dilindungi dan dijunjung tinggi oleh negara. Hak atas lingkungan hidup yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia tersebut merupakan hak kolektif yang wajib dipenuhi oleh negara. Kedua, Implementasi pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam upaya pengendalian demam berdarah di Daerah Istimewa Yogyakarta belum secara maksimal dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung program-program pengendalian demam berdarah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketiga, model peraturan hukum dalam pengendalian demam berdarah di Daerah Istimewa Yogyakarta diwujudkan dalam bentuk pembuatan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengakomodasikan nilai-nilai paguyuban dan kearifan lingkungan.

The dissertation research aims to investigate the fulfillment of the rights of the good and healthy environment in relevance with the control of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) in the Special Region of Yogyakarta; to examine the implementation of the fulfillment of the right to the good and healthy environment as part of human rights to control Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) in The Special Region of Yogyakarta; and to examine the legal handling model to control Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) in The Special Region of Yogyakarta which is related to the responsibility of Local Government in fulfilling the right to the good and healthy environment by promotive, preventive, protective, curative, disability limitation and rehabilitative based on community value and environmental wisdom. This research employs normative laws perspective using primary and secondary data. These data are analyzed through prescriptive with inductive logic method. The research location covers Yogyakarta city, Sleman regency and Bantul regency. There are some relevant results in this research. First, the fulfillment of the right to the good and healthy environment to control dengue in The Special Region of Yogyakarta is required to give everyone access to environmental health including environmental, chemical, medical and social aspects. Second, the implementation of the fulfillment of the right to the good and healthy environment to control Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) in The Special Region of Yogyakarta has not been maximally accomplished by the Government of The Special Region of Yogyakarta as society is unlikely to provide program for controlling DHF. Third, the handling model of law in controlling dengue in The Special Region of Yogyakarta is embodied in the form of creation of The Local Regulation based on community value and environmental wisdom.

Kata Kunci : pemenuhan, hak atas lingkungan hidup, pengendalian, demam berdarah