Analisis Pengaruh Perubahan Status UGM sebagai PTN BH pada Penyerapan Anggaran (Studi Kasus pada Fakultas Psikologi UGM)

NIMAS ARIF YUSTIANA, Irfan Nursasmito, Drs., Ak., M.Si

2017 | Skripsi | S1 AKUNTANSI

Permasalahan yang banyak terjadi berkaitan dengan penyerapan anggaran baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia adalah rendahnya penyerapan di awal tahun dan membengkak di akhir tahun anggaran (slow and back-loaded expenditure) seperti disebutkan Muhsin dalam Halim (2014). Lambatnya penyerapan anggaran ini merugikan masyarakat karena tertundanya manfaat yang dapat diperoleh masyarakat. Penyerapan anggaran yang rendah penulis temukan di Fakultas Psikologi UGM pada periode 2013-2016. Periode ini bersamaan dengan pergantian status UGM dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Perubahan status ini memberikan implikasi yang cukup besar pada UGM, salah satunya dalam sisi tata kelola dan otonomi. Penulis ingin meneliti apakah ada pengaruh perubahan status UGM ini pada penyerapan anggaran UGM pada tahun 2013 sampai dengan 2016. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari laporan serapan anggaran Dana Masyarakat dan Dana DIPA Fakultas Psikologi UGM Periode 2013 � 2016. Data sekunder diperoleh dari wawancara dengan pimpinan Fakultas serta pihak keuangan yang berkaitan dengan perencanaan anggaran dan pencairan dana. Hasil wawancara dianalisis berdasarkan tema yang ditentukan setelah coding data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status UGM dari BLU menjadi PTN BH tidak berpengaruh pada besarnya penyerapan anggaran di Fakultas Psikologi UGM. Namun terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran, yaitu proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga monitoring yang kurang maksimal. Serta keterbatasan waktu bagi penyusun anggaran untuk menyusun anggaran yang ideal, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) dari Rektor UGM.

The most common problems associated with budget absorption in Indonesian's governments are low absorption at the beginning of the year and swelled at the end of expenditure period (the slow and back-loaded) as mentioned by Muhsin in Halim (2014). The slow absorption of the budget is detrimental to society due to delays in benefits that can be obtained by the community. The author found low budget absorption in the Faculty of Psychology Gadjah Mada University in the period 2013-2016. This period coincided with the change of UGM status from Public Service Agency (BLU) to Legal Entity of State University (PTN BH). This status change has considerable implications for UGM, one of them in terms of governance and autonomy. The author wants to examine whether there is any effect of UGM status change on UGM budget absorption in 2013 until 2016. This research is a qualitative research using two types of data, namely primary data and secondary data. Primary data consist of report of budget absorption of Dana Masyarakat and Dana DIPA of Faculty of Psychology UGM period 2013 - 2016. Secondary data is obtained from interviews with faculty leaders and finance parties related to budget planning and disbursement of funds. Interview results are analyzed based on the theme, determined after coding data. The results showed that the change of UGM status from BLU to PTN BH did not affect the amount of budget absorption in Faculty of Psychology UGM. But there are other factors that affect the absorption rate of the budget, namely the process of planning, budgeting, implementation of activities, to less than maximum monitoring. As well as time constraints for budget compilers to arrange an ideal budget, in accordance with the Strategic Plan (Renstra) and Operational Plan (Renop) from UGM Principal.

Kata Kunci : anggaran sektor publik, penyerapan anggaran, perguruan tinggi negeri, PTN BH