ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DESA DI BANTUL TAHUN 2015 UNTUK PELAPORAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

SITA USWATUN KASANAH, Ahmad Amin, S.E, M.Sc.

2017 | Skripsi | S1 AKUNTANSI

Undang-Undang Desa telah disahkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada awal tahun 2014 dengan tujuan untuk mengembangkan desa menjadi desa yang mandiri salah satunya dalam pelaporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan pemerintah desa dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan alokasi dana yang diterima sesuai dengan undang-undang tersebut. Studi ini memberikan gambaran kesiapan pelaksanaan Undang-Undang Desa tersebut dan beberapa kendala yang dihadapi pemerintah desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan metode analisis data menggunakan skala Likert dan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah desa yang tinggi dilihat dari faktor kualitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, komitmen organisasional para responden, dan komunikasi dengan pihak lain. Ada pula kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa yaitu Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sangat rinci, kebijakan pemerintah daerah yang dirasa terlambat, dan proses melengkapi syarat penyaluran dana tersebut sangat panjang dan lama yang membuat beberapa desa tidak dapat menyelesaikannya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

Village Law was approved by the government and House of Representatives (DPR) in early 2014 with the aim to develop the village into a self-contained village, one of them in financial reporting. The purpose of this study was to determine the readiness of the village government in preparing the financial statements based on the allocation of funds received in accordance with the law. This study illustrates the readiness of implementation of the Law of the village and some of the constraints faced by the village government. The method used is qualitative descriptive and methods of data analysis using a Likert scale and descriptive statistics. The results showed the level of readiness of the village government is high judging from the quality factor from human resources, infrastructure, organizational commitment of the respondents, and communication with others. There are also constraints faced by the village government is Village Regulations on Budget (APBDes) are very detailed, local government policies were deemed late, and the process of completing the requirements of the funds distribution are takes a long time and that makes some villages were not able to finish within the time has been determined.

Kata Kunci : Undang-Undang Desa, Kesiapan, Pelaporan Keuangan, Kendala