ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PEMERINTAH PUSAT SELAKU PEMOHON PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

ELVINA LUHULIMA , Aminoto, S.H., M.Si.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Keberadaan partai politik memang merupakan manifestasi dari hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul serta hak menyatakan pendapat. Namun demikian, hak dan kebebasan tersebut dapat dibatasi dengan melakukan pengaturan, termasuk pembubaran partai politik. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa, Pemohon adalah Pemerintah. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. Tetapi legal standing Pemerintah Pusat selaku satu-satunya pemohon dalam partai politik, banyak menuai kritik dan protes dari berbagai pihak. Berkaitan dengan kedudukan hukum pemerintah pusat selaku pemohon dalam pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi, ternyata tidak terdapat pengaturan yang lebih rinci dan jelas mengenai kedudukan hukum tersebut. Penulisan hukum ini berfokus pada alasan pembentuk undang-undang mengatur pemohon pembubaran partai politik adalah pemerintah pusat berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan akibat yang ditimbulkan dari kedudukan hukum pemerintah pusat dalam pembubaran partai politik yang mencerminkan negara hukum yang demokratis di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis alasan-alasan pembentuk undang-undang mengatur pemohon adalah pemerintah pusat dan akibat kedudukan hukum tersebut yang mencerminkan negara hukum yang demokratis. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif. Materi penelitian berupa bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan artikel terkait. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa alasan pembentuk undang-undang mengatur pemohon pembubaran partai politik adalah pemerintah pusat karena pemerintah selaku pemegang kekuasaan administrasi, perlunya pengaturan mengenai pemohon adalah pemerintah pusat, mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dan mencerminkan cita-cita negara Indonesia. Akibat kedudukan hukum pemerintah selaku pemohon dalam pembubaran partai politik adalah pembatasan kekuasaan Presiden, pembatasan hak individu dan kelompok selaku pemohon pembubaran partai politik, dan keefektifan dan efisiensi dalam perkara pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

A political party has the status and role who is very important in any democratic system. The party played the role of liaison between the strategic processes of Government with the citizens. The existence of the political party is indeed a manifestation of the right to freedom of Association and Assembly and Rights expressed the opinion. However, these rights and freedoms may be restricted by doing the settings, including the dissolution of political parties. Article 68 paragraph (1) of Act No. 24 of 2003 the Constitutional Court set out that, "the applicant is the Government." The Government is the Central Government. But the legal standing of the Central Government as the only applicant in political parties, many reaped criticism and protest from various parties. With regard to the legal position of the Central Government as the applicant in the dissolution of political parties by the Constitutional Court, it turns out there is no setting that is more detailed and clear about the legal position. Writing this law focuses on the reasons of forming the laws regulating political party dissolution of the applicant is the Central Government based on the principles of good legislation formation and effect of the legal position of the Central Government in the dissolution of a political party that reflects the State of democratic law in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the reasons for creation of the legislation regulating the Central Government and the applicant is due the legal position that reflects the State of democratic law. Research methods are normative legal research. Research material in the form of legal materials, namely legislation, books, journals and related articles. Based on the results of the research, it can be concluded that the reason the creation of legislation regulating political party dissolution of the applicant is the Central Government because the Government as holder of the power of the Administration, the need for arrangements concerning the applicant is the Central Government, reflecting the respect for and protection of human rights and reflect the ideals of the country Indonesia. Due to the legal position of the Government as applicant in the dissolution of political parties is a limitation of the powers of the Presidency, restriction of the rights of individuals and groups as the applicant the dissolution of political parties, and the effectiveness and efficiency in the case of dissolution of political parties by the Constitutional Court in Indonesia.

Kata Kunci : Keywords: law, the Central Government Position, shaper, legislation, applicant, dissolution, political parties, the Constitutional Court, presidential system, Indonesia