ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB): STUDI KASUS DI KABUPATEN MALINAU

PRISCILLA BAWING, Prof. dr. Siswanto Agus Wilopo, SU, M.Sc, Sc.D; Dr. Dra. Retna Siwi Padmawati, MA

2017 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Program keluarga berencana memiliki makna yang sangat strategis, komprehensif dan fundamental dalam mewujudkan manusia Indonesia yang sehat dan sejahtera. Prinsip otonomi daerah dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan langkah kongkrit untuk mengatasi rentang kendali manajemen pelayanan program KB antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Namun yang terjadi di Kabupaten Malinau adalah pemerintah daerah Malinau mengambil kebijakan menghentikan suplai alat dan obat kontrasepsi dari pusat dan propinsi ke Kabupaten Malinau. Tujuan: Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan program keluarga berencana di Kabupaten Malinau. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus tunggal terjalin bersifat eksploratif deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jumlah informan sebanyak 18 orang yang terbagi dalam 3 unsur, yaitu stakeholder, provider dan user. Hasil: Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Malinau adalah empat (4) anak lebih baik. Keterbatasan ketersediaan alokon ke fasilitas kesehatan pemerintah sejak tahun 2012 menimbulkan perbedaan persepsi antara stakeholder, provider dan user mengenai penggunaan kontrasepsi yang dapat mempengaruhi keyakinan, sosial, ekonomi dan budaya. Kesimpulan: Kebijakan desentralisasi pemerintah daerah Kabupaten Malinau berdampak terhadap rendahnya pemenuhan kebutuhan hak kesehatan reproduksi perempuan. Ketidaktersediaan alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan pemerintah dan terbatasnya pemberian KIE KB menimbulkan persepsi yang berbeda antara stakeholder, provider dan user. Untuk itu peneliti merekomendasikan agar SKPD terkait melakukan advokasi ke lembaga legislatif Kabupaten Malinau dan kepada badan eksekutif sebagai penyelenggara pemerintah. pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan dan pelayanan KB yang berkualitas bagi masyarakat atas dasar hak kesehatan reproduksi.

Background: Family planning program has a very strategic, comprehensive and fundamental meaning in creating a healthy and prosperous Indonesian human being. The principle of regional autonomy in the implementation of control of population and family planning is a concrete step to overcome the range of control of service management family planning program between government and local government. However, what happened in Malinau district was that the Malinau local government took a policy to stop the supply of contraceptives from the center and province to Malinau District. Objective: The study aimed to analyze the implementation of family planning program policy in Malinau district. Method: This research is a single case study research is explored descriptive by using qualitative approach (in-depth interview). Number of informants as many as 18 people are divided into 3 elements, namely stakeholders, providers and users. Results: The local government policy of Malinau district is four (4) children better. The limited availability of contraceptives to government health facilities since 2012 has led to differences in perceptions between stakeholders, providers and users regarding the use of contraceptives that may affect confidence, social, economic and cultural rights. Conclusion: The decentralization policy of the local government of Malinau District has an impact on the low fulfillment of women's reproductive health rights. Unavailability of contraceptives in government health facilities and the limitations of family planning information, communication and education leads to different perceptions between stakeholders, service providers and users. Therefore, the researcher recommends that the relevant regional apparatus unit do advocacy to legislative institution of Malinau district and to the executive board as government organizer. The local government shall ensure the availability and quality of family planning services for the community on the basis of reproductive health rights.

Kata Kunci : Kebijakan, suplai, demand, penggunaan kontrasepsi, Policy, supply, demand, contraceptive use