Analisis Kebijakan Sistem Uang Kuliah Tunggal Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2014 (Studi Kasus di Universitas Gadjah Mada)

M HANIF FIRNANDA, Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) awalnya dirancang oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Dikti) untuk membuat biaya kuliah menjadi lebih murah dan memperluas akses pendidikan tinggi agar lebih terjangkau untuk masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya UKT malah mengakibatkan biaya kuliah menjadi mahal, terutama di Perguruan Tinggi Negeri yang telah berbentuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dikarenakan PTNBH telah mengadopsi konsep otonomi pendidikan tinggi. Kenaikan biaya kuliah semenjak diberlakukannya kebijakan UKT ini telah mengundang protes dari sejumlah kalangan termasuk di UGM sendiri sehingga perlu untuk mengetahui penyebab kenaikan biaya kuliah ini dan bagaimana praktiknya di UGM. Penulisan hukum ini bersifat deskriptif. Sedangkan dari segi tujuannya, jenis penelitian ini adalah kombinasi antara penelitian hukum normatif dan empiris. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan disusun secara sistematis, diteliti dan dipelajari secara utuh. Kesimpulan dari Penulisan Hukum ini adalah kenaikan biaya kuliah disebabkan oleh regulasi yang ditentukan oleh Dikti untuk menaikkan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi serta peraturan yang kurang jelas. Implementasi kebijakan UKT di UGM sendiri bervariasi di tiap fakultas. Ada fakultas yang menerapkan UKT dengan baik ada pula yang tidak.

Single Tuition Fee policy was designed by The Ministry of Education and Culture of Indonesia to reduces the costs of tuition fee and improves the accessibility to higher education at first. But when the policy has taken place, it causes the tuition fees to rise and making it more expensive. The rise of tuition fees is much worse in public universities that have already implemented university autonomy. Because the Single Tuition Fee policy has made the tuition fee more expensive, many people voiced their criticism, including in Gadjah Mada University itself. Thus, it is important to understand what is the cause of the rise of tuition fees in the policy and how is this policy implemented in Gadjah Mada University. This legal research is descriptive. While in terms of its objectives, this kind of research is a combination of normative and empirical legal research. Data analysis techniques used in this study is qualitative. Data obtained from the literature research systematically compiled, researched and studied as a whole. The conclusion of this legal research is the rise of tuition fees was caused by regulation that was made by Ministry of Education and Culture of Indonesia to increase the operating cost of public universities and unclear regulations. The implementation of Single Tuition Fee Policy in UGM itself diverse. Some faculties have implemented the policy very well, while other faculties have made the policy much worse.

Kata Kunci : Uang Kuliah Tunggal, biaya kuliah, kebijakan publik, hak atas pendidikan