URGENSI PENAMBAHAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MELAKUKAN CONSTITUTIONAL PREVIEW PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBELUM DISAHKAN DENGAN UNDANG-UNDANG

FADJAR GOPAS H, Joko Setiono, S.H., M.Hum.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Pada tahun 2011 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan Putusan Nomor 33/PUU-IX/2011 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menyatakan bahwa lembaganya berwenang mengadili perkara pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang pengesahan perjanjian internasional. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi jika Mahkamah Konstitusi membatalkan dan menyatakan suatu undang-undang pengesahan perjanjian internasional bertentangan dengan konstitusi. Penelitian ini bertujuan menakar urgensitas dari penambahan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan constitutional preview terhadap perjanjian internasional sebelum disahkan dengan undang-undang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembatalan suatu undang-undang pengesahan perjanjian internasional oleh Mahkamah Konstitusi, berimplikasi pada ketidakmampuan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan dalam perjanjian internasional. Berangkat dari pemahaman tersebut, ditemukan juga bahwa penambahan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusionalitas atas sebuah perjanjian internasional baik langsung maupun tidak langsung merupakan suatu hal yang urgen. Terdapat beberapa opsi mekanisme yang layak untuk dipertimbangkan guna mengakomodasi solusi untuk mengatasi situasi hipotetikal tersebut.

In 2011, the Constitutional Court of the Republic of Indonesia announced Decision Number 33/PUU-IX/2011 on the Petition for Judicial Review on the Constitutionality of Law Number 38 Year 2008 regarding Ratification of the ASEAN Charter. The Constitutional Court in the Decision stated that the Court holds the authority to adjudicate cases of constitutional review of a treaty ratification law. This situation raises the question of what will happen if the Constitutional Court cancels and declares a treaty ratification law contradictory to the constitution. This study aims to measure the urgency of the addition of authority to the Constitutional Court in order to enable the Court to conduct a constitutional preview of treaties before being passed by means of national law. After conducting research it can safely be concluded that the cancellation of a law ratifying treaties by the Constitutional Court, leads to the inability of the Government of Indonesia to carry out the obligations that have been agreed in a particular treaty. Based on the aforementioned way of understanding, it can be concluded that the addition of authority to the Constitutional Court to examine the constitutionality of a treaty whether directly or indirectly is an urgent matter. There are several feasible mechanism options to consider in order to provide a viable solution to resolve the hypothetical situation.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, constitutional preview, perjanjian internasional / Constitutional Court of the Republic of Indonesia, constitutional preview, treaties