Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Kasultanan di Kecamatan Keraton Kota Yogyakarta Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

AGENG PRABANDARU, Hisyam Makmuri, S.H.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan mengkaji dan membahas mengenai dampak-dampak yang timbul akibat berlakunya UU Nomor 13 Tahun 2012 khususnya mengenai pelaksanaan pendaftaran tanahnya tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah serta aktor-aktor terkait dalam melaksanakan pendaftaran tanah terhadap Hak Milik atas Tanah Kasultanan di Kecamatan Keraton. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, analisisnya bersifat kualitatif. Pokok bahasan pelaksanaan dan hasil dari pendaftaran tanah Tanah Kasultanan dapat diketahui dua (empat) hal, yakni pertama, sampai saat ini proses inventarisasi dan indentifikasi Tanah Kasultanan masih terus berjalan dan mengalami banyak hambatan, baik dari Kasultanan sendiri, ataupun dari pemerintah, salah satunya adalah di Kecamatan Keraton sendiri masih belum selesai proses pendaftaran tanahnya dan memerlukan sinergi yang baik dari berbagai pihak kedua, beberapa akibat hukum dari pendaftaran tanah atas Tanah Kasultanan adalah dengan menjadikan Tanah Kasultanan sebagai Tanah Hak Milik, maka dampak yang timbul juga tidak sederhana. Selain itu juga pembatasan kewenangan Kasultanan sebagai Badan Hukum Publik terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan juga belum termaktub secara jelas di peraturan perundangan yang sudah ada, sehingga perlu untuk dirumuskan suatu aturan untuk hal tersebut. Meski banyak masalah yang timbul, tak dapat dipungkiri hal ini juga dapat dilihat sebagai perkembangan hukum terkait kondisi pertanahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

This paper aims to review and discuss the consequences by enacting the Act Number 13 Year 2012 on Specialty of Yogyakarta Special Region, especially regarding on the implementation of Kasultanan Land Ownership Title Registration and the complexity of the problems faced by the Regional Government as well as the related actors in carrying out the registration in Keraton District. The method used in this research is descriptive analytical with a juridical empirical approach in which the analysis is qualitatively done. From the regulatory development related to the establishment of WPR can be seen 2 (two) main points, these are, first, until no, even the process of inventory and identification of Sultan Ground (Tanah Kasultanan) are still ongoing and experiencing many obstacles, either from Kasultanan, or from the government, one of the problems is that in District Keraton itself the land ownership registration process is still not finished yet. It requires good synergy from various parties, which they greatly lack. Secondly, some of the legal consequences of the registration on the Sultan Ground that has become an object of Land Ownership Right are not simple, thus it still needs to be studied further. In addition, there is a need to limit the authority of the Kasultanan as a Public Legal Entity to the management and utilization of the Sultan Ground, it still has not been clearly stated in the existing laws and regulations, so it is necessary to formulate a law for that matter. Although many problems arise, it cannot be denied that this situation can also be seen as a legal development related to agrarian law in the Yogyakarta Special Region Province.

Kata Kunci : Land Tilting, Land Ownership Registration, Sultan Ground, Sultan Ground Land Ownership Registration