ARBITRASE DIBAWAH ANNEX VII UNCLOS SEBAGAI DEFAULT PROCEDURE DALAM REZIM PENYELESAIAN SENGKETA UNCLOS

ANAQ PRATAMA, Agustina Merdekawati, S.H., LL.M

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Di tengah maraknya rezim penyelesaian sengketa yang diatur dalam suatu aturan hukum internasional yang terkodifikasi, UNCLOS menonjol dengan compulsory procedures-nya. Sebagai suatu prosedur penyelesaian sengketa yang dapat digunakan secara unilateral, Seksi 2, Bagian XV UNCLOS memberikan empat pilihan forum penyelesaian sengketa. Namun, arbitrase di bawah Annex VII dipilih sebagai default procedure dimana dalam keadaan tidak ada kata sepakat antar para pihak untuk memilih forum penyelesaian sengketa, maka arbitrase di bawah Annex VII UNCLOS memiliki kewenangan untuk mengadili. Karya ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan mengapa arbitrase di bawah Annex VII UNCLOS dipilih sebagai default procedure di dalam UNCLOS. Selanjutnya, karya ini memberikan pemahaman lebih mengenai pengaturan penyelesaian sengketa dalam Bagian XV UNCLOS, alasan dibalik pengaturan Seksi 2, dan pembatasan Seksi 2 di dalam Seksi 3.

In the midst of dispute settlement rezim enshrined in codified international law, UNCLOS has stood up with its compulsory procedures. As a dispute settlement mechanism, Section 2, Part XV of UNCLOS have given four forums to settle a dispute. However, arbitration under Annex VII UNCLOS have been chosen to be the default procedure in cases where no consent from parties towards the forum of dispute settlement have been reached. This article is aimed to discover how and why arbitrastion under Annex VII UNCLOS has been chosen to be the default procedure. Furthermore, this article will give the readers more in depth knowledge regarding the dispute settlement mechanism governed by UNCLOS, the reasons on why Section 2 exist, and the limitation and exceptions as understood in Section 3.

Kata Kunci : Kata Kunci: UNCLOS, Penyelesaian sengketa, arbitrase; Keywords: UNCLOS, Dispute settlements, arbitration