Kajian Tentang Implementasi Regulatory Coherence pada Regulasi Perdagangan dan Investasi Internasional Indonesia

CHRISTOVIVA ERIKA ALEXANDRA, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Semakin majunya dunia perdagangan dan investasi internasional memunculkan banyak perjanjian baru yang memajukan perdagangan dan investasi internasional. Trans-Pacific Partnership (TPP) adalah salah satu perjanjian perdagangan bebas yang saat ini begitu dikenal dikarenakan kemampuannya menghimpun negara-negara di Asia Pasifik yang berasal dari berbagai macam latar belakang dan tingkat kesejahteraan menjadi satu. Dalam perjanjian tersebut juga muncul klausula baru yakni regulatory coherence yang kemudian menjadi hal baru bagi perdagangan internasional karena menuntut negara-negara untuk menjunjung transparansi dan keterbukaan dalam setiap proses pembuatan regulasi nasionalnya, dan mengupayakan regulasi nasional tersebut untuk dapat berlaku efektif dan efisien, serta dapat ditinjau untuk dilakukan perbaikan bila diperlukan. Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi regulatory coherence sebagai bagian dari Trans-Pacific Partnership bagi Indonesia, dengan menganalisis lebih jauh mengenai manfaat yang didapatkan dalam keanggotaan TPP dan menganalisis lebih jauh mengenai manfaat implementasi regulatory coherence dalam regulasi perdagangan dan investasi Indonesia. Akan diuraikan pula mengenai cara mengimplementasikan regulatory coherence dalam regulasi perdagangan dan investasi internasional Indonesia. Berdasarkan hasil pembahasan, diperoleh hasil sebagai berikut : Pertama, terdapat banyak manfaat yang akan didapatkan Indonesia ketika bergabung dengan keanggotaan TPP. Manfaat tersebut antara lain adalah akses pada pasar yang lebih besar dan kemungkinan berkurangnya potensi kerugian yang timbul dari meningkatnya persaingan dan peraturan pasar. TPP menjadi salah satu hal yang perlu untuk dipertimbangkan dalam memajukan perekonomian Indonesia. Lebih khusus, banyak manfaat yang juga akan didapatkan oleh Indonesia ketika mengimplementasikan regulatory coherence ke dalam regulasi perdagangan dan investasi internasionalnya, yakni supaya peraturan yang ada di Indonesia menjadi lebih transparan, tidak bertentangan, tidak menduplikasi peraturan yang sudah ada, dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta dapat diketahui oleh para pihak yang memiliki kepentingan terhadap perdagangan dan investasi Indonesia Kedua, untuk dapat mengadopsi regulatory coherence dalam regulasi perdagangan dan investasi internasional dapat dilakukan dengan memperlakukan regulatory coherence sebagai prinsip hukum yang baik, dan mengadopsinya dengan cara yang sama seperti mengadopsi prinsip hukum ke dalam hukum nasional

The growing international trade and investment has prompted many new agreements that promote international trade and investment. Trans-Pacific Partnership (TPP) is one of the free trade agreements currently known for its ability to bring Asia-Pacific countries from a variety of backgrounds and welfare levels into one. The agreement also emerged a new clause of regulatory coherence which later became a new thing for international trade because it demands countries to uphold transparency and openness in every process of national regulation, and seek the national regulation to be effective and efficient, and can be reviewed and improved when necessary. This Legal Thesis aims to examine the impact of implementation of regulatory coherence as part of Trans-Pacific Partnership for Indonesia, by further analyzing the benefits of TPP membership and further analyzing the benefits of regulatory coherence implementation in Indonesian trade and investment regulations. It will also describe how to implement regulatory coherence in Indonesia's international trade and investment regulations. Based on the results of the discussion, the following results are obtained: First, there are many benefits to be gained by Indonesia when joining TPP membership. These benefits include greater market access and possible reduction of potential losses arising from increased competition and market regulations. TPP being one of the things that need to be considered in promoting the Indonesian economy. More specifically, many benefits will also be gained by Indonesia when implementing regulatory coherence into its international trade and investment regulation, in order for Indonesian regulations to be more transparent, non-contradictory, non-duplicating of existing regulations, to run effectively and efficiently, and may be known by parties with an interest in Indonesian trade and investment Secondly, the process of adopting regulatory coherence in international trade and investment regulations can be done by treating regulatory coherence principle of international law, and adopting it in the same way as adopting principle of international law into national law.

Kata Kunci : Regulatory Coherence, Trans-Pacific Partnership. Perdagangan dan Investasi Internasional