ANALISIS KELEMBAGAAN DALAM PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) DI DESA SAMBAK KABUPATEN MAGELANG

RHAMADITA YOLA P, Wiyono, S.Hut., M.Si.

2017 | Tugas Akhir | D3 PENGELOLAAN HUTAN SV

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan di Jawa. Masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Hal ini seringkali menimbulkan konflik pengelolaan sumberdaya hutan. Solusi yang ditawarkan oleh Perum Perhutani adalah pengembangan kebijakan secara partisipasif dengan melibatkan berbagai pihak, terutama masyarakat di sekitar hutan melalui program PHBM. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem kelembagaan dan peran parapihak (stakeholder) yang terlibat dalam program PHBM. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sambak Kabupaten Magelang pada bulan September 2016 – Januari 2017. Studi kelembagaan menggunakan metode survei. Cara pengambilan data menggunakan teknik wawancara dan observasi di lapangan. Seluruh informasi yang diperoleh dilakukan penyederhanaan dan dibuat tabulasi data. Data yang disajikan kemudian dianalisa secara deskriptif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan dasar pada hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga tergambar suatu konstruksi sosial dan kelembagaan masyarakat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Hijau Lestari memiliki ciri-ciri yaitu: a) Bersifat legal dan modern; b) Struktur organisasi kepengurusan sudah dilengkapi dengan job description yang jelas; c) Memiliki aturan lembaga berupa AD/ART; d) Pemimpin bersifat sebagai fasilitator dan entrepreneur; e) Memiliki program kerja dan kegiatan yang jelas; f) Memiliki mekanisme resolusi konflik. Stakeholder yang terlibat dalam program PHBM di Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yaitu: a) LMDH Wana Hijau Lestari; b) Perum Perhutani KPH Kedu Utara; c) Kelompok Dusun (Sigaung, Kebonlegi, Sedan); d) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magelang; e) Permerintah Desa; dan f) Petani atau anggota LMDH. Masing-masing stakeholder memiliki peran dan hak yang jelas.

There are several parties involved in forest management in Java. Each side has different interests. This often leads to conflicts over forest resource management. The solution offered by Perum Perhutani is participatory policy development by involving various parties, especially communities around the forest through the CBFM program. The purpose of this research is to determine the institutional system and the role of stakeholders involved in the CBFM program. This research was conducted in Sambak Village, Magelang District in September 2016 - January 2017. Institutional study using survey method. How data retrieval using interview techniques and observations in the field. All information obtained is simplified and tabulated data is made. The data presented are then analyzed descriptively. The conclusion is made based on the results of research and discussion in accordance with the objectives of the study so that illustrated a social construction and institutional society. The results showed that LMDH Wana Hijau Lestari has characteristics that are: a) Legal and modern; b) The organizational structure of the management is equipped with a clear job description; c) Having rules of the institution in the form of AD / ART; d) The leader is a facilitator and entrepreneur; e) Have work programs and activities clear; F) Have a conflict resolution mechanism. Stakeholders involved in the PHBM program in Sambak Village, Kajoran District, Magelang District are: a) LMDH Wana Hijau Lestari; b) Perum Perhutani KPH Kedu Utara; c) Dusun Group (Sigaung, Kebonlegi, Sedan); d) Forestry and Plantation Office of Magelang Regency; e) Village Government; And f) Farmers or members of the LMDH. Each stakeholder has clear roles and rights.

Kata Kunci : Kelembagaan, PHBM, stakeholder, LMDH.