KEDUDUKAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP MAJELIS PENGAWAS MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 DAN PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2016

HERTINA DINDA PERMATA, Dr.Sutanto,S.H.,M.S.

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

INTISARI Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris dan Permenkumham 7 Tahun 2016 sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap jabatan notaris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Metode dokumentasi dilakukan sebagai cara untuk mengumpulkan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian yang didapat dari penelitian ini menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Permenkumham 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Kehormatan Notaris merupakan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap jabatan notaris, Majelis Kehormatan Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenagan untuk melaksanakan pembinaan notaries dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotocopy minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris. Sedangkan Majelis Pengawas melaksanakan kewenangan yang bersifat preventif, yaitu menjaga dan mencegah agar Notaris tidak terlibat dalam suatu permasalahan hukum.

The purpose of this research is to know and analyze the position of Notary Honorary Council and Supervisory Council of Notary In Law Number 2 Year 2014 About Amendment of Law Number 30 Year 2004 About Regulation of Notary and Law and Human Rights Ministerial Regulation 7 Year 2016 as a form of legal protection against notary’s office. The type of research used in this study is normative law research Normative legal research is a research that draft law as what is written in the legislation. Documentation method is done as a way to collect data which is then analyzed qualitatively. The result of the research obtained from this research according to Law Number 2 Year 2014 regarding the Amendment of Law Number 30 Year 2004 regarding Notary and Law and Human Rights Ministerial Regulation Number 7 Year 2016 about Notary’s Honor Council, Notary’s Honor Council is a form of legal protection against the position of notary, Assembly Honor Notary is a body that has the authority to perform notary guidance and obligation to give approval or rejection for the interest of investigation and judicial process, for taking photocopy of minuta deed and calling Notary to attend in examination related to deed or Notary Protocol. While the Supervisory Council exercise preventive authority, namely to safeguard and prevent notary pubic from engaging in a legal matter.

Kata Kunci : Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris