HILANGNYA SUARA WARGA NEGARA: Jebakan Formalisme dan Perumitan Dalam Regime Elektoral

SRI NURYANTI, Prof. Purwo Santoso, PhD; Kuskridho Ambardi, PhD

2017 | Disertasi | S3 Ilmu Politik

Studi ini tentang nalar dibalik pengembangan regime electoral yang tidak menyesali hilangnya hak pilih warga Negara dalam pemilu. Studi ini menengarai adanya jebakan Formalisme dan perumitan dalam mengkonstruksikan regime electoral sehingga pengembangan regime electoral yang seharusnya memberikan penghargaan tertinggi pada penghargaan hak pilih warga Negara, justru abai dengan tugas utamanya itu. Regime electoral yang dikembangkan disadari atau tidak telah berkembang menuju regime yang sarat dengan formalism dan terjebak pada perumitan-perumitan teknis administrative yang dianalisis dari masalah yang terjadi pada pemilu 2009 yaitu hilangnya hak pilih warga Negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang dipergunakan pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD 2009 dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2009. Meskipun masalahnya baru dimunculkan paska pemilu Presiden Wakil Presiden 2009 oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mega-Pro (Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto) dan JK-Win (Jusuf Kalla dan Wiranto), permasalahan pembuatan Daftar Pemilih Tetap sebenarnya sudah dimulai sejak perumusan undang-undangnya baik undang-undang yang mengatur kelembagaan penyelenggara pemilu maupun undang-undang pemilunya. Oleh sebab itu, studi ini berusaha menjawab pertanyaan utama yaitu bagaimana visi kewarganegaraan dibalik pengembangan electoral governance di Indonesia dan mengapa regime elektoral yang dikembangkan di Indonesia abai dalam menjamin hak pilih warga negara? Untuk menjawab dua pertanyaan besar itu, studi yang menggunakan metode kualitatif ini memaparkan konstruksi visi kewarganegaraan yang terbelah dan kontestasi pemikiran kalangan Civic Republican dan Liberal yang meskipun tersembunyi tetapi berdampak nyata dalam praktek pengembangan demokrasi di Indonesia bahkan sejak perumusan visi kewarganegaraannya. Ide Rousseau tentang Republican Liberalism yang memberi perhatian pada kepentingan bersama (Common Good) yang berusaha menjaga kesimbangan antara hak dan kewajiban tidak begitu saja dapat diwujudkan. Begitu juga idealitas Negara hukum versi Richard Bellamy, dimana sebagai sebuah negara hukum perlu memberi perhatian pada pengembangan demokrasi substansial dan demokrasi prosedural, hal ini tidak mudah dikembangkan. Demokrasi substansial yang memberikan bobot perhatian yang penuh kepada penghargaan hak pilih warga negara sebagaimana dikonstruksikan oleh kalangan Liberal tidak selalu sejalan dengan demokrasi prosedural yang memberikan perhatian pada tatacara pengelolaan demokrasi khususnya pada pemenuhan aspek prosedural mekanistis, sebagaimana pemikiran kalangan Civic Republican. Kontestasi pemikiran ini berlangsung terus menerus sehingga akibatnya Negara yang berkeadilan dan mampu melindungi hak pilih warga Negara sebagaimana idealisme yang dikemukakan John Rawls masih menjadi angan-angan. Studi ini mengungkapkan betapa kontestasi pemikiran Civic Republican dan Liberalismini telah menjebak penyelenggaraan pemilu yang ditugaskan untuk melindungi hak pilih warga Negara, justru abai pada kepentingan besarnya, tetapi terjebak pada formalitas dan perumitan administrative dan teknis. Hal tersebut diawali sejak pembahasan undang-undang sampai implementasinya yang sarat dengan legalitas formal, tapi abai terhadap kepentingan substansial: Menjamin hak pilih warga Negara.

This study is about the reason behind the development of the electoral regime that does not regret the loss of citizenship in the election. This study suggests that there is a trap of Formalism and complications in constructing the electoral regime so that the development of an electoral regime that supposes to have the highest appreciation towards citizens' rights is eventually ignorant of its primary task. The developed electoral regime is intentionally or unintentionally has developed towards a regime which fully loaded with formalism and trapped in administrative technical complications, in which this study is based on the problems that occurred in the 2009 election namely the loss of voting rights of citizens who cannot exercise their right to vote because the name is not listed in the Permanent Voters List used for the election of members of parliaments (the DPR), provincial councils (DPD) and local Members of parliament (DPRD) 2009 and the 2009 President and Vice President election. Although the issue was only raised after the 2009 President-Vice President election by the candidates of president and vice-president for the 2009 election namely by Mega-Pro (Megawati Soekarnoputri and Prabowo Subianto) and JK -Win (Jusuf Kalla and Wiranto), the problem of making the Permanent Voter List has actually started since the formulation of its law, both the laws for electoral management body and election law. Therefore, this study attempts to answer the main question of how the vision of citizenship behind the development of electoral governance in Indonesia and why the electoral regime developed in Indonesia is ignorant in guaranteeing citizens' voting rights? In order to answer these two main questions, this qualitativestudy analyzed the construction of a splitting vision of citizenship and the contestation of thoughts between Civic Republican and Liberal which, though hidden, has had a real impact on democratic development practices in Indonesia even since the formulation of the vision of citizenship. Rousseau's idea of Republican Liberalism which concerns the Common Good which seeks to maintain a balance between rights and duties is hard to be realized. So to speak, it is not easy to create the ideal type of the legal State, as formulated by Richard Bellamy, in which as a legal state it needs to pay attention to the development of substantial democracy and procedural democracy. Substantial democracy that gives full attention to the respect of citizens' right to vote as constructed by the Liberals is not always in line with procedural democracy which concerns the democratic management procedures especially in the fulfillment of procedural aspects of mechanics, as the Civic Republican thinks. The contestation of this thought is ongoing so that the consequence of creating a just State and to protect the right of citizenship as the idealism of John Rawls is still a dream. This study reveals how this contestation of Civic Republican and Liberalism thought has entrenched elections which supposed to aim at protecting citizens' voting rights, in reality they are ignoring their great importance, but stuck to formalities and administrative and technical complexities. It begins since the discussion of the law until its implementation in which it is fully loaded with formal legality, but they ignore the substantial interest: which is to ensure the right of citizens to vote.

Kata Kunci : Kewarganegaraan, Civic Republican, Liberalism, Daftar Pemilih Tetap, Citizenship,Civic Republikan, liberalism, Permanent Voter List