Liberalisasi Ekonomi di Era David Oddsson dan Korupsi di Islandia

AZZA BIMANTARA, Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, S.I.P., M.A.(IR)

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Sebagian besar studi yang membahas korelasi antara model pembangunan ekonomi dan korupsi menyimpulkan bahwa neo-liberalisme merupakan bentuk terbaik. Ini didasarkan pada beberapa asumsi bahwa liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi akan mencegah perilaku korup dari para elit terhadap pasar. Berbagai sumber daya ekonomi akan didistribusikan lebih adil dan perekonomian akan berkembang efisien. Singkatnya, liberalisasi ekonomi dapat mencegah korupsi. Sayangnya, harus dicatat bahwa hubungan tersebut tidak bersifat monoton. Di era PM David Oddsson, liberalisasi ekonomi di Islandia juga menciptakan peluang bagi masyarakat untuk melakukan korupsi dalam setidaknya dua acara. Pertama, kebijakan ekonomi Oddsson rupanya meningkatkan profitabilitas sektor-sektor ekonomi terdampak, yang menghasilkan insentif material untuk melakukan pencarian rente. Aktor-aktor korup juga mengesampingkan kontrol politik perihal kebijakan tersebut. Kedua, beberapa tokoh di sekitar Oddsson terlibat dalam jejaring korupsi yang setidaknya termasuk ke dalam salah satu dari tiga pola korupsi: korupsi administrasi tingkat bawah, manipulasi publik, dan state-capture. Ancaman korupsi yang struktural dan laten tersebut menghasilkan persepsi publik yang buruk terhadap pemerintah mereka. Ketidakpuasan mereka berujung pada protes massa yang meminta reformasi ekonomi politik. Pada akhirnya, cerita di Islandia juga mengungkapkan sejumlah permasalahan perihal Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International dalam memaparkan tingkat persepsi korupsi di negara tersebut dengan benar.

Most studies which examine the correlation between models of economic development and corruption conclude that neo-liberalism is considered the best one. It is based on some assumptions that liberalization, deregulation, and privatization will prevent corrupt acts of elites toward market. Economic resources will be distributed more fairly and economies will develop more efficiently. In short, economic liberalization can prevent corruption. However, it should be noted that that this relation is not always that monotonic. In the era of PM David Oddsson, economic liberalization in Iceland also created opportunities for people to corrupt in at least two ways. First, Oddsson's economic policies apparently increased the levels of profitability of affected economic sectors, which in turn resulted in material incentives available for rent-seeking. Corrupt actors also overrode political control regarding the policies. Second, certain figures around Oddsson were involved in corruptive network which falls within at least one of three corruption patterns: low-level administrative corruption, public manipulation, or state-capture. The laten, structural threats of corruption had resulted in bad public perception toward their government. Their dissatisfaction led to mass protest demanding for legal prosecution for those who caused Meltdown Iceland as well as political-economic reform. Eventually, Iceland's story also reveal problems with regard to Transparency International's Corruption Perception Index (CPI) to present the right perception of level of corruption in this country.

Kata Kunci : corruption, Iceland, economic liberalization, patron-client relations