PERAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR

JATMIKO WIRAWAN, 3. Prof. Dr., Marcus Priyo Gunarto S.H., M.Hum.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

INTISARI Pemberantasan pungutan liar yang menjadi salah satu agenda reformasi hukum Nawacita dirasa mendesak untuk dilakukan karena praktik yang meresahkan masyarakat ini seolah telah menjadi gejala sosial yang lumrah terjadi di setiap lapisan masyarakat. Maka dari itu, sebagai langkah kongkret upaya pemberantasan pungutan liar, maka pada 20 Oktober 2016 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang kemudian ramai dikenal dengan Satgas Saber Pungli. Salah satu langkah yang dikedepankan dari Satgas Saber Pungli ini sebagaimana termuat dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 yaitu pelibatan masyarakat dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik. Akan tetapi dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 atau ketentuan lebih lanjut tidat termuat ketentuan mengenai bagaimana peran Satgas Saber Pungli dalam memberikan perlindungan bagi pelapor. Padahal dirumuskanya sistem perlindungan ini amatlah penting, sebab dengan tidak adanya suatu sistem yang jelas dapat menyebabkan orang yang mengetahui suatu dugaan pungutan liar enggan dan takut melapor karena khawatir mendapat perlakukan yang merugikan dirinya. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelapor serta mengetahui prospek sinergi antara Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelapor,

ABSTRACT Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, which has became one of the Nawacitas legal reform agenda, felt urgent to be done because the disturbing practices of this society can be seen as if it has become a common social phenomenon that occurs in every level of society. Therefore, as a concrete action to eradicate illegal levies, on October 20, 2016, the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo stipulated Presidential Regulation No. 87 of 2016 on the Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar or later known as the Satgas Saber Pungli. One of the steps encouraged by Satgas Saber Pungli, as contained in Article 12 of Presidential Regulation No. 87 of 2016, is the encouragement of public involvement in the eradication of illegal levies, either directly or indirectly, through electronic or non-electronic means. However, in Presidential Regulation No. 87 of 2016 or further provisions of the provisions concerning the role of Saber Pungli Task Force, theres still no provision regarding the role of the Task Force in providing protection for the whistleblower. In fact, the formulation of this protection system is very important, since the absence of a clear system can cause people who knew a suspected illegal levy activity will be reluctant to report to the authority out of fear of their own safety. This legal writing aims to know the role of Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar in providing legal protection for the whistleblower and to know the prospect of synergy between Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar and Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban in providing legal protection for the informer. Keywords: Illegal levies, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar , Whistleblower, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci : Kata kunci: Pungutan Liar, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pelapor, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban