TINJAUAN ETIKA POLITIK HARYATMOKO ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGENDALIAN DAMPAK PRODUK TEMBAKAU TERHADAP KESEHATAN

M FATKHU RIZAL S F, Dr. Ahmad Zubaidi, M.Si.

2017 | Skripsi | S1 ILMU FILSAFAT

Penelitian ini berangkat dari perumusan kebijakan rancangan undang-undang tentang pengendalian dampak produk tembakau terhadap kesehatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui persoalan yang dihadapi berupa penentuan kebijakan politik yang diharapkan tidak mengingkari hak-hak dasar warga negara. Etika politik Haryatmoko relevan untuk mengetahui bagaimana pemerintah menggunakan cara pandangnya dalam mengambil kebijakan mencapai kesejahteraan masyarakat. Penelitian kualitatif digunakan untuk pencarian dan pengumpulan data dengan sudut pandang etika politik Haryatmoko. Pencarian dan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka berupa naskah, buku, literatur, jurnal, makalah, dan laporan penelitian. Unsur metodis pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi, interpretasi, komparasi, dan hermeneutika. Substansi kebijakan pengendalian tembakau dalam dimensinya mengatur produksi, distribusi, konsumsi, peran masyarakat dan hukum. Persoalan kebijakan ini apabila dilihat dalam dimensi tujuan politik, sarana politik, dan aksi politik, dapat diuraikan sebagai berikut: pertama, dimensi tujuan politik kebijakan ini tidak berimbang, karena hanya hak kesehatan bersifat proteksi yang dipenuhi, hak kesehatan berupa penelitian tembakau yang aman untuk kesehatan tidak diusahakan. Hak pekerjaan petani tembakau, buruh pabrik rokok; hak ekonomi pelaku industri nasional produk tembakau; hak sosial transparansi publik disisihkan pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Kedua, dimensi sarana politik, kebijakan bersifat top down dari pemerintah ke masyarakat, kebijakan ini diintervensi oleh Framework Convention on Tobacco Control, dan masyarakat tembakau sebagai subjek yang terkena dampak kebijakan ini, minim keterlibatan dalam perumusan. Ketiga, dimensi aksi politik menunjukkan kualitas moral pelaku dalam mengambil kebijakan parsial dari sisi kesehatan, sehingga tidak holistik. Protes yang ada dikarenakan banyaknya kerugian dalam ekonomi, dan sosial yang ditimbulkan dengan rasionalitas kebijakan politik tersebut. Pengandaian protes yang ada setelah kebijakan tersebut disahkan adalah advokasi perubahan substansi pengaturan dan judicial riview.

This research starts from policy formulation draft of law about control impact tobacco product toward healthness in Indonesia. This research aims to know the problems from determination of political policy which expected doesn't break the basic rights of citizens. The Harytatmoko's political ethic perspective is relevant to know how government uses perspective in determine policy to achieve the welfare of society. Qualitative research is used to search and collect information with Haryatmoko's political ethics perspective. Information gathering is done by literature studies, such as script, books, journals, papers, and research reports. The methodical elements of information processing which used in the research are description, interpretation, comparison, and hermeneutic. Substance of tobacco control policy in the dimension regulate production, distribution, consumtion, society participant and law. This policy if seen in the dimension of political aims, political tools, and political actions, can be described as following: first, the dimension of political aims in policy is not balance, because the only protection healthness rights is fulfilled, healthness rights form research tobacco for guaranteed secure tobacco until zero nicotin. Working rights tobacco farmers, cigarette factory workers; economic rights of national tobacco industry players; social rights of public transparency set aside government in policy making. Second, the policy tool dimension is top down from government to society, this policy also is more intervened by the Framework Convention on Tobacco Control, and the tobacco community as subject affected by this policy, minimal involvement in formulation. Third, the dimension of political action shows the moral quality of politician partial in making policy, its not holistic to look core issue. Protest appears because of many loss in economic and social inflicted from rationality of the policy. Form of the supposition protests after the policy declared, is advocacy to change in policy substance and another protest is judicial riview.

Kata Kunci : Rancangan Undang-Undang, Etika Politik Haryatmoko, Dampak Produk Tembakau