Legal Protection of the Economic Rights of Copyright Holders of Musics Used in the Restaurants in the City of Yogyakarta

MUHAMMAD KEVIN ARZAQI NUGROHO, Prof. M. Hawin, S.H.,LL.M., Ph.D.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Seiring dengan berkembangnya pembangunan di Indonesia, seiring dengan laju perkembangan teknologi, salah satu kepentingan terbesar masyarakat adalah di bidang hiburan, terutama apresiasi masyarakat Indonesia dalam hal musik. Karya lagu butuh perlindungan agar terhindar dari tindakan yang dapat merugikan musisi. Perlindungan diberikan untuk menjamin hak ekonomi dan hak moral yang harus diperoleh oleh pencipta. Perlindungan hukum terhadap karya musik telah diatur dalam pasal 40 Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Dalam artikel ini, Negara menjamin perlindungan pemegang hak cipta atas karya musik mereka sehingga tidak ada pihak lain yang dapat mengambil keuntungan dengan mengumumkan karya lagu mereka di Restoran tanpa seizin pencipta dan pemegang hak cipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta musik sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan bagaimana pelaksanaannya di Kota Yogyakarta. Penelitian hukum ini menggunakan metode empiris dengan tipe deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Yogyakarta dan Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memainkan lagu di depan umum untuk tujuan komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta merupakan sebuah pelanggaran hukum Hak Cipta. Hal ini juga diatur dalam Pasal 87 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang kewajiban pengguna untuk membayar royalti tersebut kepada pemegang hak cipta melalui Organisasi Manajemen Kolektif. Ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta jika tidak memenuhi persyaratan tersebut. Pasal 113 juga menjelaskan ketentuan pidana pelanggar hak cipta atas pengumuman karya musik. Namun dalam praktiknya, ada banyak kendala dalam menerapkan undang-undang ini. Karena perubahan delik yang digunakan dalam hak cipta menjadi delik aduan menyebabkan peran aparat penegak hukum hak cipta menjadi pasif dalam melindungi pemegang hak cipta musik di Indonesia. Selain itu, kurangnya koordinasi para penegak hukum juga menjadi kendala dalam mengatasi penyebaran pelanggaran hak cipta musik.

Along with the increase of development in Indonesia, followed by the pace of technology development, one of the big interests of the community is in the field of entertainment, especially the major appreciation of the Indonesian community in the terms of music. Songs creation need protection in order to avoid disserves action towards the musician. Protection is given in order to guarantee the economic rights and moral rights which should be obtained by the creator. Legal protection towards musical works has been set in article 40 of Law No. 28 Year 2014. In this article, the State guarantees the protection of the copyright holders of their musical works so that no other parties who take advantage of announce their work in the restaurants without the permission of creator of copyright holders. The purpose of this study was to determine the form of legal protection towards copyright holders of music in accordance to Law No. 28 Year 2014 and how its implementation in the City of Yogyakarta. This legal research used an empirical method with a descriptive type. The data used are primary data obtained through interviews with the Head of Legal Services Regional Offices of the Ministry of Justice and Human Rights Yogyakarta Province Yogyakarta and Secondary data consists of primary legal materials, tertiary legal material, then the data analysis done qualitatively. The results showed that playing songs in public for commercial purposes without permission of the creator or copyright holder is an offense under the Copyright Law. It is also governed in the Article 87 of Law No. 28 Year 2014 regarding the obligation of the users to pay such royalties to the copyright holders through Collective Management Organization. It could be categorized as copyright infringement if it’s not fulfilled those requirements. Article 113 also describes the criminal provisions for copyright violators of musical works announcement. However in practice, there are many obstacles in implementing this law. Due to the change of offense used in copyright becomes complaint claim makes the role of law enforcement become passive in protecting copyright holders of music in Indonesia. In addition, the lack of coordination of law enforcement also becomes obstacles in overcome the spread of musical works copyright infringement.

Kata Kunci : Legal Protection, Copyright Holders, Musical Works, Economic Rights