EKSISTENSI LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

KEMAL SYAFRUDIN, Niken Subekti Budi Utami S.H., M.Si.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

INTISARI Eksistensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Terhadap Putusan Hakim Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh: Kemal Syafrudin Pengertian Anak dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA menyebutkan bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia merupakan Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of the Child) pada tahun 1989 yang tujuannya untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan. Salah satu bentuk bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak adalah melalui Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 36 Tahun 1990. Undang-undang SPPA menjelaskan bahwa penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum pada prinsipnya mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dengan mengupayakan Diversi. Berdasarkan Pasal 65 angka 2 UU SPPA Bapas mempunyai peran penting dalam menentukan nasib anak yang berkonflik dengan hukum yaitu dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan (Ltmas) yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan yang akan dipergunakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi Anak yang berkonflik dengan Hukum. Berdasarkan Pasal 60 Ayat (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan. Pasal 60 Ayat (4) bahwa dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dipertimbangkan oleh Hakim, putusan batal demi hukum.

ABSTRACT The Existence of Community Research Report on Judge's Decision for Children in Conflict with Law By: Kemal Syafrudin The definition of child in the Consideration of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System of Children, hereinafter referred to as the SPPA Act, states that child is the mandate and grace of God Almighty who inherent pride and dignity as a whole person. To safeguard his or her pride and dignity, the child is entitled to special protection, especially the protection of the law within the judicial system. Indonesia was a party to the Convention on the Rights of the Child in 1989 which aim to protect children in conflict with the law within the justice system. One of the forms of commitment that Indonesia has ratified the Convention on the Rights of the Child is through Presidential Decree (KEPRES) No. 36 of 1990. The SPPA Act makes it clear that the settlement of children in conflict with the law principally prioritizes on the approach of Restorative Justice by seeking Diversion. Under Article 65 number 2 of the SPPA Act, Correctional Institution has an important role in determining the fate of children in conflict with the law by making a society research report (LITMAS) carried out by a correctional institution supervisor that will be used in the process of investigation, prosecution and trial in the case of children in conflict with law. This legal writing aims to find out the implementation of the Child Criminal Justice System (SPPA) for Children in conflict with the Law. In pursuance of Article 60 Paragraph (3) The judge shall consider the report of social research report from the Counselor of the Correctional Institution prior to deciding the sentence. Article 60 Paragraph (4) stated that in case of society research report as referred to in paragraph 3 is not considered by the Judge, the decision is null and void.

Kata Kunci : Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, UU SPPA, Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Putusan Hakim.