Implikasi Asas Rights of Privacy dan Safeguards Against Illegitimate Access terhadap Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi

AMALINA FIKRIYAH, Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini mengangkat judul Implikasi Asas Rights of Privacy dan Safeguards Against Illegitimate Access terhadap Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu menjadi kontroversi, DPR berusaha keras untuk merevisi kewenangan penyadapan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena dianggap kurang melindungi hak privasi, tetapi di sisi lain pengaturan penyadapan yang tersebar di berbagai undang-undang juga belum diatur secara sempurna. Kontroversi lainnya adalah rencana pengaturan izin dari lembaga di luar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan di sisi lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan komisi negara independen. Hal ini menjadi kontroversi di kalangan masyarakat mengenai rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melihat banyak anggota DPR yang terjerat kasus korupsi, sehingga DPR berupaya merevisi undang-undang tersebut.

This thesis entitles "The Implications of Privacy Right and Safeguards Principle Against Illegitimate Tapping Access to The Corruption Eradication Commission (KPK)" because tapping having been done by the Corruption Eradication Comission always gives rise to controversy, The parliament always tries desperately to revise the authority of wiretapping in article 12 paragraph 1 letter (a) of law number 30 year 2002 on Corruption Eradication Comission because it considered that can reduce the protection of privacy right, but on the other hand the regulations of wiretapping are scattered in various laws have not set perfectly yet. The other controversy is the plan of permit arrangement from institutions outside the Corruption Eradication Commission (KPK), whereas The Corruption Eradication Commission (KPK) is an independent state commission. Those matters spark controversy among the public regarding the planned revision of Act number 30 Year 2002 on Corruption Eradication Comission considering many members of parliament entangled in corruption cases and thus the parliament attempts to revise the legislation.

Kata Kunci : Korupsi, Penyadapan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/ Corruption, Tapping Access, The Corruption Eradication Commission (KPK)