ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PAGU ANGGARAN DAN REALISASI PENYERAPAN DANA KEISTIMEWAAN DIY (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DIY)
RUNY DWI RAHMAWATI, Nabella Duta Nusa, M.Acc., Ak., CA
2017 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI SVPenelitian yang berjudul ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PAGU ANGGARAN DAN REALISASI PENYERAPAN DANA KEISTIMEWAAN DIY (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DIY) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dari kesenjangan antara pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan DIY. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penyerapan Dana Keistimewaan tahun 2013 - 2016 tidak optimal. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data mengunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak optimalnya penyerapan Dana Keistimewaan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perbedaan pemahaman terhadap peraturan perundangan yang berlaku mengenai makna Keistimewaan, terbatasnya waktu pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pertama dan kedua pengalokasian, belum ada rincian regulasi yang diacu, padatnya kegiatan reguler pemerintah, kurangnya SDM yang kapabilitasnya memadai sebagai pelaksana dan pengelolaan keuangan dana keistimewaan, dan Pemerintah DIY menganggap bahwa mekanisme pengelolaan Dana Keistimewaan merupakan mekanisme yang masih baru.
The study entitled " GAP ANALYSIS BETWEEN BUDGET CEILINGS AND REALIZATION OF ABSORPTION DIY PRIVILEGED FUNDS (STUDY CASE ON DIY GOVERNMENT)" aims to find out the causal factors of the gap between the budget ceiling set by the Central Government and the realization of DIY Privileged Fund. This difference indicates that the absorption of the Privilege Funds in 2013 - 2016 is not optimal. The research type used is a qualitative approach. Data collection methods technique is interview and documentation. The results of this research show that the absorption of Privilege Fund is not optimal which is caused by several things, differences in the understanding of the applicable regulations about the meaning of Privileges, limited time for implementation of programs and activities in the first and second year of allocation, no details of regulation which is used as a reference, the density of regular government activities, shortage of human resources with adequate capability as the executor and financial management of funds privilege activities, and the Government of Yogyakarta considers that the Privilege Fund management mechanism is a new.
Kata Kunci : APBD, Dana Keistimewaan, Keistimewaan DIY, Realisasi Penyerapan, dan Pagu Anggaran